LINTAS KALIMANTAN | JAKARTA – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Agustan Saining, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 melalui penguatan langkah-langkah pencegahan yang terintegrasi.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla Tahun 2026 yang digelar di Aula Lantai 2 Plaza Kuningan Menara Selatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan dari pusat maupun daerah. Fokus utama pembahasan adalah kesiapan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan meningkatkan risiko kebakaran di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Tengah.
Dalam forum itu, Agustan memaparkan berbagai langkah konkret yang telah dan tengah dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Upaya tersebut meliputi peningkatan intensitas patroli lapangan, penguatan sistem deteksi dini berbasis teknologi, hingga edukasi berkelanjutan kepada masyarakat di wilayah rawan karhutla.
“Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas pengendalian karhutla. Kami di Kalimantan Tengah terus memperkuat patroli rutin, pemantauan hotspot, serta edukasi masyarakat agar upaya pencegahan dapat berjalan optimal,” ujar Agustan.
Ia menekankan bahwa pendekatan pencegahan menjadi prioritas utama dibandingkan penanganan saat kebakaran telah terjadi. Menurutnya, keberhasilan pengendalian karhutla sangat bergantung pada kesiapan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat di tingkat desa.
Agustan juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengendalian karhutla. Keterlibatan TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, hingga masyarakat lokal dinilai menjadi faktor krusial dalam memperkuat sistem mitigasi di lapangan.
“Kolaborasi menjadi kunci. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Peran aktif seluruh pihak, termasuk masyarakat desa sebagai garda terdepan, sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan karhutla,” tegasnya.
Selain itu, optimalisasi teknologi pemantauan titik panas (hotspot) kini semakin diperkuat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memanfaatkan sistem pemantauan berbasis satelit untuk mendeteksi potensi kebakaran secara lebih cepat, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau secara langsung.
Dengan dukungan teknologi tersebut, respons terhadap indikasi kebakaran dapat dilakukan lebih dini sehingga risiko meluasnya kebakaran dapat diminimalkan.
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari langkah strategis nasional dalam menyatukan persepsi dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla yang kerap terjadi setiap musim kemarau di sejumlah wilayah Indonesia.
Melalui forum ini, diharapkan seluruh daerah, termasuk Kalimantan Tengah, dapat semakin solid dalam menerapkan langkah-langkah preventif, sehingga dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi dapat ditekan secara signifikan.(*/rls/Sugian/red)
Sumber Dishut Kalteng
