LINTAS KALIMANTAN | PALANGKA RAYA – Pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang menyebut aktivitas masyarakat di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar) tetap berjalan normal di tengah kabut asap karhutla menuai kritik.
Perkumpulan Pemuda Nusantara (PPN) menilai pernyataan tersebut belum menggambarkan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan. PPN bahkan meminta Suharyanto dicopot dari jabatannya.
Pernyataan itu disampaikan Suharyanto saat melaporkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas, Rabu (23/9/2026).
“Kami pastikan roda kehidupan masyarakat ini berjalan normal. Jadi lalu lintas, toko-toko, rumah makan, dan lain sebagainya juga biasa, tidak ada yang terganggu,” kata Suharyanto dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.
Namun, dalam laporan tersebut Suharyanto juga menyampaikan bahwa akses keluar-masuk wilayah Kalteng dan Kalbar mengalami gangguan. Kabut asap yang cukup tebal disebut berdampak terhadap penerbangan komersial maupun operasi udara dalam penanganan karhutla.
Ketua PPN Fiteli Waruwu menilai pernyataan mengenai kondisi masyarakat tersebut tidak sejalan dengan berbagai dampak karhutla yang terjadi di daerah.
“Laporan itu hanya ABS (Asal Bapak Senang). Pejabat seperti ini harusnya dicopot saja,” kata Fiteli, Kamis (24/9/2026).
Menurut dia, dampak karhutla semestinya dilihat secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan aktivitas lalu lintas, toko, atau rumah makan yang masih berjalan.
Fiteli menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, serta upaya pemadaman yang masih dilakukan petugas dan relawan di sejumlah wilayah.
Data Dinas Kesehatan Kalteng yang dikutip dalam laporan penanganan karhutla menunjukkan terdapat 72.431 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga pekan ketiga Agustus 2026. Kasus terbanyak tercatat di Palangka Raya sebanyak 16.166 kasus, Kotawaringin Barat 12.467 kasus, Kotawaringin Timur 7.982 kasus, dan Kapuas 7.910 kasus.
Dampak kabut asap juga dirasakan sektor pendidikan. Pemerintah daerah di sejumlah wilayah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) ketika kualitas udara memburuk.
Di sisi lain, BNPB menyatakan penanganan karhutla terus dilakukan. Hingga 22 September 2026, dari total 1.212,52 hektare lahan gambut yang menjadi sasaran penanganan, sekitar 1.002,74 hektare telah dipadamkan, sementara 209,78 hektare masih dalam penanganan.
Untuk wilayah Kalteng, BNPB melaporkan sekitar 29,7 hektare lahan masih terbakar.
BNPB juga menjelaskan bahwa kabut asap di Kalteng dan Kalbar masih cukup tebal karena pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat berjalan maksimal. Kondisi tersebut turut menghambat penerbangan dan operasi pemadaman melalui udara.
Dengan kondisi tersebut, pernyataan mengenai aktivitas masyarakat yang tetap berjalan normal menjadi sorotan. Di satu sisi, sejumlah aktivitas ekonomi dan mobilitas warga masih berlangsung. Namun di sisi lain, data kesehatan, gangguan pendidikan, penerbangan, serta operasi penanganan karhutla menunjukkan bahwa dampak asap tetap dirasakan di sejumlah sektor.
(Redaksi)
