LINTAS KALIMANTAN | PALANGKA RAYA – Pengelolaan tenaga kerja kebersihan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah mulai menjadi sorotan. Persoalan ini mencuat setelah Forum Media Bersatu melayangkan surat konfirmasi dengan No.0010/FMB/XI/2026 terkait sistem pengelolaan tenaga kerja, besaran upah, hingga jaminan perlindungan bagi para pekerja.
Setelah kurang lebih sepuluh hari sejak surat konfirmasi dilayangkan, DLH Provinsi Kalimantan Tengah akhirnya memberikan jawaban tertulis. Dalam surat No.660/1932/11.1/DLH pihak dinas DLH menyebutkan bahwa pekerjaan kebersihan tersebut dikelola langsung oleh dinas tanpa melibatkan pihak kedua atau rekanan.
DLH juga menjelaskan sejumlah komponen pembiayaan, mulai dari upah penyapu, mandor hingga kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras). Pihak dinas turut menyampaikan bahwa para pekerja mendapatkan perlindungan “Asuransi Jasa Raharja Putra” sebagai bentuk jaminan kecelakaan kerja.
Namun, jawaban tersebut justru memunculkan pertanyaan serius. Sebab, berdasarkan data dan informasi yang dihimpun, para pekerja diduga tidak memiliki kartu keanggotaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang digaungkan oleh Pemerintah selama ini, meskipun sebagian tenaga kebersihan tersebut telah mengabdi selama puluhan tahun lebih.
Ketua Forum Kalimantan Membangun (FKM) Kalimantan Tengah, Supriadiy Natae menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Menurutnya, pekerja kebersihan yang setiap hari menjalankan tugas dengan risiko kecelakaan kerja seharusnya mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara jelas dan berkelanjutan, sesuai yang diarahkan oleh pemerintah selama ini, yakni BPJS Ketenagakerjaan.
“Ini sangat disayangkan. Mereka sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, tetapi justru muncul persoalan terkait kepastian jaminan perlindungan ketenagakerjaan. Jangan sampai tenaga mereka terus dimanfaatkan, sementara hak-hak dasarnya tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Ia menyatakan, melalui Lembaga FKM yang dipimpinnya, pihaknya akan segera menyiapkan laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar pengelolaan kegiatan tersebut diperiksa secara menyeluruh.
Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti pada besaran upah, tetapi juga harus menyentuh mekanisme penganggaran, realisasi pembayaran, penggunaan anggaran sarana dan prasarana, serta pemenuhan hak-hak para pekerja.
“Kami akan meminta aparat penegak hukum turun tangan. Apabila ditemukan adanya penyimpangan anggaran, pengabaian kewajiban pemberi kerja, atau hak pekerja yang tidak dipenuhi sehingga menimbulkan kerugian, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Rencana Merumahkan Pekerja Usia 60 Tahun ke Atas Jadi Sorotan
Persoalan semakin menarik perhatian setelah dalam surat jawabannya, DLH Provinsi Kalimantan Tengah juga menyampaikan rencana untuk merumahkan pekerja yang telah berusia 60 tahun ke atas.
Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji secara serius, terutama menyangkut nasib pekerja yang telah mengabdikan sebagian besar masa hidupnya untuk menjaga kebersihan lingkungan.
Terlebih, dalam penjelasan mengenai insiden kecelakaan kerja, DLH menyebutkan bahwa pekerja telah mendapatkan penanganan melalui BPJS Kesehatan dan Asuransi Jasa Raharja Putra. Namun, belum terdapat penjelasan terperinci mengenai jenis perlindungan, status kepesertaan, maupun besaran manfaat asuransi yang diterima pekerja.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar, jika para pekerja memang mendapatkan perlindungan, apa bentuk jaminan yang diberikan dan bagaimana kepastian hak mereka ketika tidak lagi dipekerjakan?
“Jangan sampai setelah puluhan tahun bekerja, ketika memasuki usia lanjut dan tidak lagi dipekerjakan, mereka justru kehilangan sumber penghasilan tanpa kepastian jaminan perlindungan sosial yang jelas. Seharusnya pemerintah menjadi contoh dalam memenuhi hak tenaga kerja, bukan malah membiarkan persoalan ini berlarut-larut,” tegasnya.
Ia juga meminta DLH Provinsi Kalimantan Tengah membuka informasi secara transparan mengenai status hubungan kerja, dasar penentuan upah, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta mekanisme perlindungan bagi pekerja yang akan dirumahkan.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi dinas, melainkan menyangkut hak dan kesejahteraan pekerja yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun.
Kini, publik menunggu penjelasan lebih lengkap dari DLH Provinsi Kalimantan Tengah. Transparansi anggaran dan kepastian perlindungan sosial pekerja menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Sementara, aparat penegak hukum diharapkan melakukan pemeriksaan apabila laporan resmi telah disampaikan dan ditemukan indikasi pelanggaran. (*/rls/red)







