PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN

- Jurnalis

Senin, 16 November 2026 - 15:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTAS KALIMANTAN | PALANGKA RAYA – Pengelolaan tenaga kerja kebersihan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah mulai menjadi sorotan. Persoalan ini mencuat setelah Forum Media Bersatu melayangkan surat konfirmasi dengan No.0010/FMB/XI/2026 terkait sistem pengelolaan tenaga kerja, besaran upah, hingga jaminan perlindungan bagi para pekerja.

 

Setelah kurang lebih sepuluh hari sejak surat konfirmasi dilayangkan, DLH Provinsi Kalimantan Tengah akhirnya memberikan jawaban tertulis. Dalam surat No.660/1932/11.1/DLH pihak dinas DLH menyebutkan bahwa pekerjaan kebersihan tersebut dikelola langsung oleh dinas tanpa melibatkan pihak kedua atau rekanan.

 

DLH juga menjelaskan sejumlah komponen pembiayaan, mulai dari upah penyapu, mandor hingga kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras). Pihak dinas turut menyampaikan bahwa para pekerja mendapatkan perlindungan “Asuransi Jasa Raharja Putra” sebagai bentuk jaminan kecelakaan kerja.

 

Namun, jawaban tersebut justru memunculkan pertanyaan serius. Sebab, berdasarkan data dan informasi yang dihimpun, para pekerja diduga tidak memiliki kartu keanggotaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana yang digaungkan oleh Pemerintah selama ini, meskipun sebagian tenaga kebersihan tersebut telah mengabdi selama puluhan tahun lebih.

 

Ketua Forum Kalimantan Membangun (FKM) Kalimantan Tengah, Supriadiy Natae menilai kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Menurutnya, pekerja kebersihan yang setiap hari menjalankan tugas dengan risiko kecelakaan kerja seharusnya mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara jelas dan berkelanjutan, sesuai yang diarahkan oleh pemerintah selama ini, yakni BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga :  "Pemkab Kotabaru Hadiri Pelantikan JMSI Kalsel 2026–2031 Dukung Penguatan Media Siber"

 

“Ini sangat disayangkan. Mereka sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, tetapi justru muncul persoalan terkait kepastian jaminan perlindungan ketenagakerjaan. Jangan sampai tenaga mereka terus dimanfaatkan, sementara hak-hak dasarnya tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya,” tegasnya.

 

Ia menyatakan, melalui Lembaga FKM yang dipimpinnya, pihaknya akan segera menyiapkan laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar pengelolaan kegiatan tersebut diperiksa secara menyeluruh.

 

Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti pada besaran upah, tetapi juga harus menyentuh mekanisme penganggaran, realisasi pembayaran, penggunaan anggaran sarana dan prasarana, serta pemenuhan hak-hak para pekerja.

 

“Kami akan meminta aparat penegak hukum turun tangan. Apabila ditemukan adanya penyimpangan anggaran, pengabaian kewajiban pemberi kerja, atau hak pekerja yang tidak dipenuhi sehingga menimbulkan kerugian, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

 

Rencana Merumahkan Pekerja Usia 60 Tahun ke Atas Jadi Sorotan

 

Persoalan semakin menarik perhatian setelah dalam surat jawabannya, DLH Provinsi Kalimantan Tengah juga menyampaikan rencana untuk merumahkan pekerja yang telah berusia 60 tahun ke atas.

 

Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji secara serius, terutama menyangkut nasib pekerja yang telah mengabdikan sebagian besar masa hidupnya untuk menjaga kebersihan lingkungan.

 

Terlebih, dalam penjelasan mengenai insiden kecelakaan kerja, DLH menyebutkan bahwa pekerja telah mendapatkan penanganan melalui BPJS Kesehatan dan Asuransi Jasa Raharja Putra. Namun, belum terdapat penjelasan terperinci mengenai jenis perlindungan, status kepesertaan, maupun besaran manfaat asuransi yang diterima pekerja.

Baca Juga :  Peduli Kasih Jelang Paskah, Polda Kalteng Anjangsana ke Panti Sosial dan Asuhan di Palangka Raya

 

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar, jika para pekerja memang mendapatkan perlindungan, apa bentuk jaminan yang diberikan dan bagaimana kepastian hak mereka ketika tidak lagi dipekerjakan?

 

“Jangan sampai setelah puluhan tahun bekerja, ketika memasuki usia lanjut dan tidak lagi dipekerjakan, mereka justru kehilangan sumber penghasilan tanpa kepastian jaminan perlindungan sosial yang jelas. Seharusnya pemerintah menjadi contoh dalam memenuhi hak tenaga kerja, bukan malah membiarkan persoalan ini berlarut-larut,” tegasnya.

 

Ia juga meminta DLH Provinsi Kalimantan Tengah membuka informasi secara transparan mengenai status hubungan kerja, dasar penentuan upah, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta mekanisme perlindungan bagi pekerja yang akan dirumahkan.

 

Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi dinas, melainkan menyangkut hak dan kesejahteraan pekerja yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun.

Kini, publik menunggu penjelasan lebih lengkap dari DLH Provinsi Kalimantan Tengah. Transparansi anggaran dan kepastian perlindungan sosial pekerja menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Sementara, aparat penegak hukum diharapkan melakukan pemeriksaan apabila laporan resmi telah disampaikan dan ditemukan indikasi pelanggaran. (*/rls/red)

Berita Terkait

Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif
Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM
Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN
Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan
Hari Kedua Pencarian, Bocah 11 Tahun Korban Tenggelam di Sungai Kahayan Ditemukan Meninggal Dunia
Diamon Bastian Sidau Apresiasi Ketegasan Kapolri, Dorong Pembenahan Polri Berkelanjutan
Ops Patuh Telabang 2026, Satlantas Polres Gunung Mas Gencarkan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas
PLN ULP Pangkalan Bun : Mohon Maaf Atas Insiden Kabel Listrik Menjuntai Hingga Ada Korban Luka

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:36 WIB

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN

Jumat, 13 November 2026 - 17:49 WIB

Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif

Jumat, 13 November 2026 - 17:30 WIB

Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM

Senin, 9 November 2026 - 16:04 WIB

Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN

Minggu, 8 November 2026 - 18:56 WIB

Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan

Berita Terbaru