LINTAS KALIMANTAN | PALANGKA RAYA – Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota Polri yang terbukti terlibat dalam aktivitas perjudian online, baik sebagai pemain maupun pihak yang mempromosikan situs judi melalui media sosial.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolda saat konferensi pers pengungkapan kasus dugaan promosi dan penawaran situs judi online melalui media sosial Instagram di Gedung Kerucut Mapolda Kalteng.
Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan tiga perempuan berinisial R, C, dan N sebagai tersangka. Ketiganya diduga memiliki peran berbeda dalam aktivitas promosi situs perjudian online dengan memanfaatkan akun Instagram yang memiliki jumlah pengikut cukup banyak.
Kapolda menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan, salah seorang tersangka berinisial N diduga menerima bayaran sebesar Rp300 ribu dari C setelah bersedia membantu mempromosikan website judi online melalui akun Instagram miliknya.
Sementara itu, C diduga bekerja untuk R yang memiliki pola kegiatan serupa, yakni merekrut atau mempekerjakan orang untuk mencari pemilik akun Instagram potensial sebagai sarana promosi perjudian online.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 426 ayat (1) huruf a atau b juncto Pasal 20 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar, sebagaimana disampaikan dalam paparan kepolisian.
Di tengah pengungkapan kasus tersebut, Irjen Pol Iwan Kurniawan juga memberikan peringatan keras kepada seluruh personel Polda Kalteng agar tidak terlibat dalam praktik perjudian online maupun tindak pidana lainnya.
Ia menegaskan, anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran hukum akan diproses secara pidana sebagaimana masyarakat umum. Selain itu, personel bersangkutan juga akan menghadapi proses pemeriksaan dan sidang kode etik profesi Polri.
“Kalau masyarakat dihukum, anggota juga pasti dihukum. Bahkan, kalau anggota melakukan tindak pidana, hukumannya bisa lebih berat. Karena mereka terikat dengan kode etik, sanksi kode etik juga akan kita terapkan,” tegasnya.
Kapolda menyatakan, apabila ditemukan anggota yang masih melakukan pelanggaran atau kembali terlibat tindak pidana, pihaknya tidak akan ragu mengambil tindakan tegas, termasuk sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, tidak boleh ada anggota Polri yang justru melakukan pelanggaran hukum ketika memiliki tugas dan tanggung jawab menegakkan hukum di tengah masyarakat.
“Oleh sebab itu, jangan sampai menegakkan hukum tetapi melanggar hukum. Saya sangat tegas kepada seluruh anggota, jangan sampai ada yang melakukan penyimpangan, apalagi melakukan tindak pidana,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, komitmen penindakan tersebut tidak hanya berlaku terhadap keterlibatan perjudian online, tetapi juga tindak pidana lain, termasuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
Kapolda mengingatkan bahwa setiap personel Polri harus mampu menjadi teladan, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, menurutnya, harus dijaga melalui sikap dan perilaku anggota yang taat hukum.
“Anggota Polri ini sebagai pelayan masyarakat dan penegak hukum. Jangan sampai kita menegakkan hukum, tetapi justru kita sendiri yang melanggar hukum,” pungkasnya.
Polda Kalteng memastikan penanganan perkara promosi judi online yang melibatkan tiga tersangka perempuan tersebut masih terus dikembangkan guna mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan promosi perjudian melalui media sosial. (*/rls/red)







