LINTAS KALIMANTAN | PALANGKA RAYA – Pekerjaan pengaspalan di ruas Jalan Mahir Mahar, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menjadi sorotan setelah muncul dugaan penghamparan aspal tetap dilakukan saat hujan turun. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap standar teknis pekerjaan jalan, terlebih Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Tengah sebelumnya telah menegaskan larangan pengaspalan pada kondisi tertentu yang berpotensi menurunkan mutu pekerjaan.
Penegasan itu tertuang dalam surat BPJN Kalimantan Tengah Nomor HM0102/B/Bpjn15.7.3/2026/1220 tertanggal 4 November 2026. Dalam surat tersebut, BPJN menyatakan bahwa penghamparan campuran beraspal tidak diperkenankan dilakukan pada permukaan jalan yang basah maupun ketika hujan berpotensi memengaruhi kualitas campuran, temperatur, serta daya lekat antarlapisan.
BPJN juga menegaskan, pekerjaan harus dihentikan sementara apabila terjadi perubahan cuaca yang berpotensi memengaruhi mutu hasil pengaspalan. Kegiatan baru dapat dilanjutkan setelah kondisi kembali memungkinkan sesuai persyaratan teknis.
Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, pekerjaan pengaspalan di Jalan Mahir Mahar diduga tetap berlangsung ketika hujan turun. Jika kondisi tersebut terbukti, pelaksanaannya patut dievaluasi untuk memastikan apakah metode kerja yang diterapkan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.
Persoalan ini tidak cukup hanya dijawab melalui penjelasan administratif. Diperlukan pemeriksaan teknis terhadap temperatur campuran aspal, proses penghamparan dan pemadatan, daya lekat antarlapisan, hingga hasil pengujian mutu pekerjaan.
Di sisi lain, transparansi mengenai identitas penyedia jasa atau kontraktor pelaksana serta nilai anggaran pekerjaan juga menjadi hal penting untuk diketahui publik. Informasi tersebut diperlukan agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran negara.
Atas dugaan tersebut, aparat penegak hukum (APH) didorong melakukan penelusuran apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Pemeriksaan juga perlu mencakup peran penyedia jasa, konsultan pengawas, serta pihak terkait dalam memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi.
BPJN sendiri dalam surat jawabannya menegaskan bahwa pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan teknis wajib diperbaiki atau dibongkar dan diganti sesuai ketentuan kontrak. Biaya perbaikan maupun penggantian tersebut menjadi tanggung jawab penyedia jasa.
Karena itu, masyarakat berharap instansi terkait tidak berhenti pada penyampaian aturan, tetapi juga memastikan penerapannya di lapangan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, harus ada evaluasi dan tindak lanjut secara transparan.
Sebab, kualitas infrastruktur jalan bukan hanya menyangkut penyelesaian proyek, melainkan juga keselamatan pengguna jalan dan pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
Publik kini menanti kejelasan: apakah pengaspalan saat hujan tersebut telah sesuai ketentuan teknis, atau justru terdapat pelaksanaan pekerjaan yang perlu dievaluasi?. (*/rls/red)
