LINTAS KALIMANTAN | PALANGKA RAYA – Penggunaan anggaran rehabilitasi toilet pada empat gedung di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun Anggaran 2024 menjadi perhatian publik. Pasalnya, kegiatan dengan total pagu anggaran mencapai Rp1,596 miliar tersebut kini tengah menjalani proses audit oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
Informasi itu berdasarkan surat jawaban klarifikasi resmi Dinas Pendidikan Kalteng tertanggal 16 November 2026, bernomor 700.1.2/6333/DISDIK.SET.01/XI/2026. Surat tersebut merupakan tanggapan atas permintaan klarifikasi yang sebelumnya disampaikan Redaksi LiputanKalteng.id pada 3 November 2026.
Dalam surat tersebut, Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa anggaran rehabilitasi empat unit WC atau toilet bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024. Total pagu anggaran kegiatan tercatat sebesar Rp1.596.000.000.
Dinas Pendidikan juga menegaskan bahwa angka tersebut merupakan pagu anggaran, bukan nilai kontrak pekerjaan.
Adapun empat gedung yang menjadi lokasi rehabilitasi meliputi Gedung Bidang SKH, Gedung Bidang Program, Gedung Bidang SMK, dan Gedung Bidang BTIKP. Setiap gedung mencakup fasilitas toilet laki-laki dan perempuan.
Audit Meliputi Aspek Teknis dan Administrasi
Salah satu poin penting dalam surat klarifikasi tersebut adalah pelaksanaan audit oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah. Pemeriksaan mencakup kesesuaian volume pekerjaan, kualitas hasil pekerjaan, progres fisik, hingga kelengkapan administrasi pembayaran.
Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan antara lain Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tim teknis atau pengawas, serta pejabat terkait lainnya sesuai tugas dan kewenangannya.
Proses audit tersebut diharapkan dapat memastikan kesesuaian antara perencanaan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, dan hasil fisik rehabilitasi di lapangan.
Konsultan Perencana dan Pengawas Terungkap
Dalam dokumen jawaban klarifikasi, Dinas Pendidikan juga menyebutkan pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
AGU SURYANO, ST/CV Borneo Tehnik Utama tercantum sebagai konsultan perencana. Sementara JOKO TRI SUSILO/CV Megah Jaya Consultant disebut sebagai pihak pengawas pekerjaan.
Terkait mekanisme pengadaan, Dinas Pendidikan menerangkan bahwa pemilihan penyedia jasa dilakukan melalui metode e-purchasing, dengan mempertimbangkan nilai paket, karakteristik pekerjaan, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sementara itu, lingkup pekerjaan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) meliputi pekerjaan persiapan dan pengadaan peralatan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), pembongkaran, pemasangan dan penyelesaian toilet, plafon, sanitari, aksesori toilet, pintu, elektrikal, hingga pekerjaan mekanikal dan plumbing.
Publik Menanti Rincian Anggaran dan Hasil Audit
Meski telah memberikan jawaban tertulis, sejumlah informasi masih dinantikan publik, terutama rincian pembagian anggaran pada masing-masing gedung, nilai kontrak sebenarnya, volume pekerjaan, serta kondisi hasil rehabilitasi secara fisik.
Dinas Pendidikan menyatakan bahwa rincian RAB dapat dilihat melalui dokumen perencanaan teknis dan akan disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
Dalam penggunaan anggaran daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana anggaran yang bersumber dari uang negara tersebut direalisasikan sesuai perencanaan dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.
Karena itu, audit Inspektorat diharapkan tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan spesifikasi teknis, volume pekerjaan, kualitas material, serta kondisi fasilitas toilet yang telah direhabilitasi.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, tindak lanjut diharapkan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila seluruh pekerjaan dinyatakan sesuai, hasil pemeriksaan juga penting disampaikan secara terbuka untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, proses audit sebagaimana disampaikan Dinas Pendidikan dalam surat klarifikasi tertanggal 16 November 2026 masih berlangsung. Dengan demikian, belum ada kesimpulan resmi mengenai ada atau tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi toilet senilai Rp1,596 miliar tersebut. (*/rls/red)







