Sengketa Tanah 7 Hektare di Kotim, Warga Laporkan PT Karya Makmur Bahagia hingga ke Wapres

- Jurnalis

Kamis, 2 Oktober 2025 - 13:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SAMPIT – Sengketa lahan seluas tujuh hektare antara seorang warga bernama Hody dan perusahaan perkebunan PT Karya Makmur Bahagia (KMB) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, kini merambah hingga ke pemerintah pusat. Melalui kuasa hukumnya dari Supersemar Law Firm, Hody resmi melaporkan kasus tersebut ke Wakil Presiden (Wapres) RI di Jakarta.

 

“Laporan kami sudah diterima dan pihak Sekretariat Wakil Presiden telah mengeluarkan nomor registrasi. Jadwal pertemuan untuk menindaklanjuti pengaduan telah ditetapkan,” ujar kuasa hukum Hody kepada wartawan, Selasa (29/9/2025).

Sebelumnya, perkara ini lebih dulu dilaporkan ke Polres Kotim pada 23 Agustus 2025.

Baca Juga :  Pemprov Kalteng Kantongi Persetujuan Prinsip DBH Kehutanan, Nilainya Lebih dari Rp400 Miliar

 

Menindaklanjuti laporan itu, penyidik Polres telah memeriksa Hody sebagai pelapor, tiga saksi dari pihaknya, serta perwakilan dari PT KMB.

 

“Kami akan menindaklanjuti kasus ini sesuai aturan yang berlaku, dan sudah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP),” kata salah satu penyidik Polres Kotim.

 

Versi Perusahaan dan Warga Berbeda

Pihak perusahaan dalam klarifikasi kepada polisi menyatakan lahan yang diklaim Hody masuk dalam area Hak Guna Usaha (HGU) milik PT KMB. Namun, klaim tersebut dibantah keras oleh Hody.

 

 

“Legalitas kepemilikan tanah saya sudah jelas, yakni berupa surat segel yang terbit pada tahun 2001, diperkuat pengukuhan sejumlah tokoh dan mantir adat,” tegas Hody.

Baca Juga :  Terima Supervisi Biro Rena, Rumkit Bhayangkara Palangka Raya Matangkan Renja 2026

Ia menambahkan, klaim HGU oleh perusahaan baru muncul saat klarifikasi di kepolisian. Menurutnya, hal itu tidak sesuai dengan hasil mediasi lapangan pada 2024, di mana perusahaan dinilai belum memenuhi kewajibannya terkait pemakaian lahan.

 

 

 

Menunggu Keputusan Pusat

Kasus ini kini mendapat atensi lebih luas setelah resmi dilaporkan ke Wapres. Pihak Hody berharap pemerintah pusat dapat turun tangan memberikan solusi adil terhadap sengketa lahan yang berlarut-larut

ini.(*/ rls/sgn/red).

Berita Terkait

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN
Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif
Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM
Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN
Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan
Hari Kedua Pencarian, Bocah 11 Tahun Korban Tenggelam di Sungai Kahayan Ditemukan Meninggal Dunia
Diamon Bastian Sidau Apresiasi Ketegasan Kapolri, Dorong Pembenahan Polri Berkelanjutan
Ops Patuh Telabang 2026, Satlantas Polres Gunung Mas Gencarkan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:36 WIB

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN

Jumat, 13 November 2026 - 17:49 WIB

Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif

Jumat, 13 November 2026 - 17:30 WIB

Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM

Senin, 9 November 2026 - 16:04 WIB

Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN

Minggu, 8 November 2026 - 18:56 WIB

Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan

Berita Terbaru