LINTAS KALIMANTAN | Palangka Raya – Relawan Habar Kalimantan Tengah (HKT) memberikan apresiasi terhadap peluncuran layanan digital “Lapor Pak Gub” yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng). Platform ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem pengaduan masyarakat yang terintegrasi, transparan, dan responsif.
Ketua HKT, Dwi Sugiarto, menegaskan bahwa kehadiran layanan tersebut merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan saluran komunikasi yang lebih jelas, terarah, dan memiliki kepastian tindak lanjut. Selama ini, menurutnya, berbagai keluhan masyarakat sering kali tersebar di banyak kanal, terutama media sosial, tanpa mekanisme penanganan yang terstruktur.
“Ini langkah konkret yang patut diapresiasi. Selama ini aduan publik cenderung tercecer di berbagai platform dan tidak semua tertangani secara sistematis. Dengan ‘Lapor Pak Gub’, masyarakat kini memiliki jalur resmi yang terpusat dan dapat dipantau secara langsung,” ujar Dwi, Senin (4/5/2026).
Ia menilai, sistem yang terintegrasi dalam platform tersebut menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Tidak hanya sebagai wadah penyampaian aspirasi, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial yang memungkinkan masyarakat mengawasi kinerja pemerintah daerah.
“Keunggulan utamanya ada pada transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat tidak hanya melapor, tetapi juga bisa mengetahui sejauh mana laporan mereka ditindaklanjuti. Ini menciptakan hubungan dua arah yang sehat antara pemerintah dan masyarakat,” katanya.
Dwi juga menekankan bahwa digitalisasi pengaduan publik seperti ini merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan modern. Menurutnya, pemerintah daerah perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar mampu memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sasaran.
“Di era digital, kecepatan dan ketepatan respons menjadi indikator penting. Platform ini menunjukkan bahwa Pemprov Kalteng mulai bergerak ke arah pemerintahan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi,” tambahnya.
Lebih lanjut, HKT berharap implementasi “Lapor Pak Gub” tidak hanya berhenti pada peluncuran semata, tetapi diikuti dengan komitmen kuat dalam penanganan setiap laporan yang masuk. Konsistensi, kata Dwi, akan menjadi faktor penentu keberhasilan platform tersebut.
“Yang terpenting adalah keberlanjutan. Sistem sudah bagus, tinggal bagaimana memastikan setiap laporan benar-benar ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Di situ kepercayaan publik akan terbentuk,” tegasnya.
Sebagai relawan yang aktif memantau dinamika sosial di Kalimantan Tengah, HKT menyatakan siap mendukung dan ikut mengedukasi masyarakat agar memanfaatkan layanan tersebut secara optimal. Partisipasi publik dinilai menjadi elemen krusial dalam mendorong keberhasilan program ini.
Sementara itu, Pemprov Kalteng melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik memastikan bahwa seluruh laporan masyarakat yang masuk akan diproses melalui sistem digital yang terintegrasi dan langsung terhubung dengan perangkat daerah terkait.
Melalui “Lapor Pak Gub”, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari infrastruktur, bantuan sosial, pendidikan, layanan kesehatan, hingga kondisi darurat. Setiap laporan akan diklasifikasikan secara otomatis sesuai kewenangan instansi terkait, namun tetap berada dalam pengawasan langsung pimpinan daerah.
Dengan sistem satu pintu tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Layanan “Lapor Pak Gub” dapat diakses masyarakat melalui laman resmi https://laporgub.kalteng.go.id� sebagai bagian dari upaya percepatan transformasi digital di Kalimantan Tengah. (*/rls/sgn/red)
