Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Perdagangan Bayi, 12 Tersangka Ditangkap

- Jurnalis

Rabu, 25 Februari 2026 - 18:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTAS KALIMANTAN || JAKARTA — Bareskrim Polri mengungkap jaringan nasional tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus memperjualbelikan bayi menggunakan dokumen kelahiran dan identitas palsu. Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan 12 tersangka dan menyelamatkan tujuh bayi korban.

Wakabareskrim Polri, Nunung Syaifuddin, mengatakan pengungkapan ini merupakan pengembangan dari kasus penculikan bayi yang sebelumnya terjadi di Makassar. Penanganan perkara dilakukan secara kolaboratif lintas direktorat di Bareskrim.

“Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kolaborasi lintas direktorat di Bareskrim, tidak hanya Direktorat Tindak Pidana PPA, tetapi juga melibatkan Dirtipidum dan unsur lainnya. Kami ingin memastikan negara hadir melindungi setiap anak Indonesia,” ujar Nunung dalam konferensi pers di Lobby Gedung Bareskrim, Rabu (25/2/2026).

Ia menegaskan, setiap bayi yang berhasil diselamatkan memiliki nilai kemanusiaan yang sangat besar sehingga perkara ini menjadi perhatian khusus pimpinan Polri.

“Sebanyak tujuh bayi berhasil kami selamatkan. Ini bukan jumlah kecil, karena setiap bayi adalah nyawa yang harus dijaga. Karena itu, kasus ini menjadi perhatian khusus pimpinan agar diungkap secara terang benderang,” katanya.

Baca Juga :  Buktikan Sebagai Negarawan Sejati,Agustiar Sabran Temui Massa dan Tegaskan Komitmen untuk Buruh serta Pemuda Kalteng

Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri, Nurul Azizah, mengungkapkan jaringan tersebut telah beroperasi sejak 2024 dan menjual bayi ke berbagai daerah melalui perantara yang direkrut lewat media sosial.

“Kami telah menetapkan 12 tersangka, terdiri dari delapan perantara dan empat orang tua kandung. Jaringan ini beroperasi di banyak wilayah, mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan hingga Bali dan Papua, dengan keuntungan mencapai ratusan juta rupiah,” ujar Nurul.

Menurut dia, pelaku menawarkan adopsi ilegal melalui platform digital seperti TikTok dan Facebook. Setelah ada kesepakatan, bayi dipindahtangankan dengan dukungan dokumen kelahiran dan identitas yang dipalsukan.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita 21 unit telepon seluler, 17 kartu ATM, 74 dokumen, serta berbagai perlengkapan bayi. Para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemberantasan TPPO dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial, Agung Suhartoyo, memastikan pemerintah akan melakukan asesmen menyeluruh terhadap bayi korban guna menentukan pola pengasuhan yang paling aman dan sesuai hukum.

Baca Juga :  Jalin Kedekatan dengan Warga, Babinsa Adakan Komsos di Wilayah Binaan

“Kami memberikan asesmen untuk menentukan status anak serta memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan pengasuhan terbaik, apakah kembali ke keluarga atau melalui pengasuhan alternatif sesuai aturan,” ujarnya.

Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), perwakilan Atwirlany Ritonga menyebut kasus penculikan anak berindikasi TPPO masih menjadi perhatian nasional. Tercatat sejak 2022 hingga Oktober 2025 terdapat 91 kasus dengan 180 korban anak.

“Kami mengapresiasi kerja Bareskrim Polri. Kasus penculikan anak dengan indikasi TPPO adalah kejahatan serius, sehingga penegakan hukum dan perlindungan korban harus berjalan bersamaan,” katanya.

KemenPPPA bersama Kemensos akan melakukan penelusuran keluarga (family tracing), konseling, serta penempatan sementara korban melalui sistem perlindungan anak nasional. Masyarakat juga diimbau segera melapor apabila menemukan indikasi perdagangan anak, termasuk melalui layanan SAPA 129.

Polri menegaskan komitmennya untuk terus memberantas jaringan perdagangan orang, khususnya yang menyasar bayi dan anak sebagai kelompok paling rentan. (*/rls/hms/red)

Berita Terkait

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN
Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif
Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM
Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN
Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan
Hari Kedua Pencarian, Bocah 11 Tahun Korban Tenggelam di Sungai Kahayan Ditemukan Meninggal Dunia
Diamon Bastian Sidau Apresiasi Ketegasan Kapolri, Dorong Pembenahan Polri Berkelanjutan
Ops Patuh Telabang 2026, Satlantas Polres Gunung Mas Gencarkan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:36 WIB

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN

Jumat, 13 November 2026 - 17:49 WIB

Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif

Jumat, 13 November 2026 - 17:30 WIB

Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM

Senin, 9 November 2026 - 16:04 WIB

Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN

Minggu, 8 November 2026 - 18:56 WIB

Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan

Berita Terbaru