Pemadaman Listrik di Kalteng Tuai Keluhan, Masyarakat Berhak Ajukan Ganti Rugi Jika Alami Kerugian

- Jurnalis

Selasa, 30 Juni 2026 - 13:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTAS KALIMANTAN | PALANGKA RAYA – Masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dalam beberapa waktu terakhir mengeluhkan pemadaman listrik bergilir, padam mendadak, hingga tegangan listrik yang tidak stabil. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi sebagian warga, mulai dari rusaknya peralatan elektronik hingga terganggunya kegiatan usaha.

Dari sisi hukum, konsumen memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang layak serta mengajukan tuntutan ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak masyarakat atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang maupun jasa, termasuk layanan penyediaan tenaga listrik.

Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kalimantan Tengah sekaligus Ketua Lembaga Bantuan Hukum Penegak Hukum Rakyat Indonesia (LBH PHRI) Kalimantan Tengah, Suriansyah Halim, S.H., M.H., mengatakan masyarakat perlu memahami posisi hukumnya sebagai konsumen. selasa 30-6-2026.

Baca Juga :  Patroli Harkamtibmas Polsek Pahandut dalam Rangka Pencegahan Balapan Liar di Wilayah Kota Palangka Raya Polsek Pahandut jajaran Polresta

“Setiap konsumen pada prinsipnya berhak memperoleh pelayanan yang baik. Apabila terdapat kerugian akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, masyarakat dapat menempuh upaya hukum melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” ujarnya, Selasa (30/6/2026).

Menurut Suriansyah, masyarakat yang mengalami kerugian sebaiknya segera mendokumentasikan seluruh bukti, seperti kondisi barang yang rusak, foto atau video kejadian, tagihan listrik, serta kronologi peristiwa. Bukti-bukti tersebut diperlukan apabila konsumen mengajukan pengaduan maupun penyelesaian sengketa.

Ia menjelaskan, langkah awal yang dapat ditempuh adalah menyampaikan pengaduan kepada PT PLN (Persero). Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, konsumen dapat mengajukan sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau menempuh jalur gugatan di pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga :  Luapan Sungai Barito Rendam Permukiman Bangkuang, Jalur Vital Antarwilayah Lumpuh

Namun demikian, ia menegaskan bahwa tidak setiap pemadaman listrik secara otomatis menimbulkan hak atas ganti rugi. Konsumen tetap harus dapat membuktikan adanya hubungan antara gangguan pelayanan dengan kerugian yang dialami, serta memperhatikan ketentuan dalam sektor ketenagalistrikan.

Suriansyah berharap masyarakat memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen agar setiap persoalan pelayanan publik dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tepat. Menurutnya, edukasi hukum penting untuk mendorong penyelesaian sengketa secara objektif dan berdasarkan aturan yang berlaku, bukan sekadar asumsi atau opini yang berkembang di ruang publik.(*/rls/sgn/red)

Berita Terkait

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN
Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif
Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM
Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN
Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan
Hari Kedua Pencarian, Bocah 11 Tahun Korban Tenggelam di Sungai Kahayan Ditemukan Meninggal Dunia
Diamon Bastian Sidau Apresiasi Ketegasan Kapolri, Dorong Pembenahan Polri Berkelanjutan
Ops Patuh Telabang 2026, Satlantas Polres Gunung Mas Gencarkan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:36 WIB

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN

Jumat, 13 November 2026 - 17:49 WIB

Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif

Jumat, 13 November 2026 - 17:30 WIB

Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM

Senin, 9 November 2026 - 16:04 WIB

Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN

Minggu, 8 November 2026 - 18:56 WIB

Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan

Berita Terbaru