LINTAS KALIMANTAN | Palangka Raya – Divisi Hukum (Divkum) Polri menggelar kegiatan penyuluhan hukum di lingkungan Polda Kalimantan Tengah sebagai upaya memperkuat paradigma penegakan hukum yang lebih humanis, korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Arya Dharma Mapolda Kalteng, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Iwan Kurniawan, didampingi Wakapolda Brigjen Pol Yosi Muhamartha. Turut hadir Katim Penyuluhan Hukum Divkum Polri Kombes Pol M. Rois, para pejabat utama, serta personel pengembang fungsi hukum di jajaran Polda Kalteng.
Dalam sambutannya, Kapolda Kalteng menegaskan bahwa penyuluhan hukum ini merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Polri, khususnya dalam aspek profesionalisme, etika, moralitas, dan pemahaman hukum.
Ia menekankan pentingnya setiap anggota Polri memiliki landasan hukum yang kuat dalam bertindak di lapangan, guna memastikan setiap keputusan yang diambil memiliki legitimasi yang tepat serta berkeadilan.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personel memiliki pemahaman hukum yang komprehensif, sehingga setiap tindakan yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat,” ujar Iwan.
Lebih lanjut, Kapolda menegaskan bahwa paradigma penegakan hukum saat ini menuntut pendekatan yang lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya, penegakan hukum tidak semata-mata bersifat represif, melainkan harus mampu memberikan solusi yang korektif, rehabilitatif, dan restoratif.
Ia juga mengingatkan seluruh personel agar menjadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kompetensi, sehingga dapat meminimalisir kesalahan prosedur maupun potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
“Penyuluhan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai bekal dalam menjalankan tugas, agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan institusi maupun masyarakat,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Kapolda Kalteng menegaskan bahwa kekuatan utama Polri tidak terletak pada kewenangan yang dimiliki, melainkan pada kemampuan dalam menggunakan kewenangan tersebut secara adil, bijaksana, dan bertanggung jawab.
“Kepercayaan masyarakat adalah hukum tertinggi yang harus kita jaga bersama. Itulah fondasi utama dalam mewujudkan Polri yang presisi dan berintegritas,” pungkasnya.(*/rls/hms/red)
