Taman Kota Sampit Disorot: Jejak Keberatan, Risiko, dan Polemik di Balik Penetapan Lokasi Road Race

- Jurnalis

Jumat, 12 Desember 2025 - 12:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sampit — Penetapan Taman Kota Sampit sebagai lokasi Road Race bukan hanya memicu perdebatan, tetapi juga membuka kembali pertanyaan lama tentang tata kelola ruang publik, keselamatan warga, serta transparansi proses perizinan di daerah.

Di tengah euforia persiapan event otomotif itu, muncul suara keberatan yang datang dari Ketua Penegak Hukum Rakyat Indonesia (PHRI) sekaligus Ketua Perkumpulan Pengacara Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Kalimantan Tengah, Suriansyah Halim.

Keberatan tersebut tidak sekadar surat resmi—melainkan alarm yang menyoroti potensi risiko yang selama ini luput dari sorotan publik.

Dalam dokumen yang dilayangkan, Halim menegaskan bahwa penetapan Taman Kota Sampit sebagai arena balap berkecepatan tinggi berpotensi melanggar prinsip keselamatan, memodifikasi fungsi ruang publik secara serampangan, serta menimbulkan risiko kerusakan lingkungan taman yang menjadi ruang interaksi masyarakat.

Jejak Panjang Polemik: Ketika Ruang Publik Beralih Fungsi

Taman Kota Sampit selama ini dikenal sebagai ruang hijau, tempat warga berolahraga, berkumpul, atau sekadar melepas penat. Namun semua berubah ketika area tersebut mulai dipersiapkan sebagai lintasan Road Race.

Baca Juga :  Personel Rumkit Bhayangkara Palangka Raya Ikuti Binroh, Perkuat Integritas dan Spiritualitas Pelayanan

Warga sekitar melihat perubahan yang cepat: pembatas dipasang, beberapa area ditutup, dan aktivitas harian terganggu. Sementara itu, tidak sedikit pedagang kecil yang mengaku kehilangan pendapatan selama area sterilisasi dilakukan.

“Ini ruang publik, bukan sirkuit permanen,” ujar seorang warga yang ditemui di lokasi.

Ia menyayangkan minimnya sosialisasi sebelum keputusan ditetapkan.

Keamanan Dipertanyakan: “Risikonya Terlalu Besar untuk Dipertaruhkan”

Dalam surat resminya, Halim menyebut bahwa Road Race membutuhkan spesifikasi teknis lintasan yang ketat—mulai dari jarak pandang, radius tikungan, area run-off, hingga sistem pengamanan pebalap dan penonton.

Ia menilai Taman Kota Sampit tidak memenuhi standar tersebut.

Sumber internal dari komunitas otomotif lokal yang ditemui terpisah menguatkan kekhawatiran itu.

“Lintasan taman itu bukan dibangun untuk kecepatan. Kalau terjadi kecelakaan, dampaknya bisa fatal, bukan hanya bagi pembalap tapi juga bagi warga yang menonton,” ujarnya.

Prosedur dan Transparansi Ikut Dipertanyakan

Salah satu sorotan penting adalah dugaan minimnya kajian risiko dan pelibatan publik sebelum izin diterbitkan.

Baca Juga :  Pemprov Kalteng Sambut Baik Pencalonan Kota Palangka Raya Sebagai Calon Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2026

Beberapa tokoh masyarakat mengaku tidak pernah diajak berdialog atau diberi penjelasan resmi.

“Setiap kegiatan yang menggunakan ruang publik seharusnya melalui kajian dampak lingkungan, analisis risiko keselamatan, dan konsultasi publik. Kalau ini tidak dilakukan secara terbuka, tentu menimbulkan pertanyaan,” tegas Halim.

Hingga kini, pemerintah daerah belum memberikan penjelasan komprehensif mengenai dasar teknis keputusan tersebut.

Di Balik Euforia Event, Ada Pertanyaan Besar yang Masih Menggantung

Road Race memang selalu menarik massa dan mendongkrak ekonomi UMKM.

Namun sorotan kritis tetap perlu diarahkan pada bagaimana pemerintah mengelola ruang publik dan menjamin keselamatan warga.

Keberatan resmi dari PHRI dan PPKHI menjadi pintu masuk bagi publik untuk menggali lebih dalam:

Apakah penetapan lokasi sudah melalui kajian matang? Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi insiden? Apakah ruang publik kini rentan dialihfungsikan tanpa diskusi bersama warga?

Pertanyaan-pertanyaan itu kini menggema di tengah polemik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.(*/rls/sgn/red)

Berita Terkait

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN
Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif
Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM
Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN
Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan
Hari Kedua Pencarian, Bocah 11 Tahun Korban Tenggelam di Sungai Kahayan Ditemukan Meninggal Dunia
Diamon Bastian Sidau Apresiasi Ketegasan Kapolri, Dorong Pembenahan Polri Berkelanjutan
Ops Patuh Telabang 2026, Satlantas Polres Gunung Mas Gencarkan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:36 WIB

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN

Jumat, 13 November 2026 - 17:49 WIB

Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif

Jumat, 13 November 2026 - 17:30 WIB

Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM

Senin, 9 November 2026 - 16:04 WIB

Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN

Minggu, 8 November 2026 - 18:56 WIB

Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan

Berita Terbaru