LINTAS KALIMANTAN | Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) memperkuat langkah kolaboratif dalam mendukung perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan pemberantasan peredaran gelap narkotika lintas negara. Upaya tersebut ditandai dengan bergabungnya Inspektur Jenderal Polisi (Purn.) Dr. Ronny F. Sompie, S.H., M.H. sebagai Dewan Pembina DPP IPJI.
Kesediaan Ronny Sompie disampaikan dalam pertemuan bersama jajaran pengurus DPP IPJI yang berlangsung di Jakarta, Kamis (16/7/2026). Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum DPP IPJI Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, M.T., Sekretaris Jenderal Andi Muhammad Nirwansyah, dan Bendahara Umum Christy Andrini.
Ketua Umum DPP IPJI Kun Wardana Abyoto menyampaikan apresiasi atas kesediaan Ronny Sompie bergabung sebagai Dewan Pembina. Menurutnya, pengalaman panjang Ronny di bidang kepolisian, keimigrasian, dan perlindungan pekerja migran akan menjadi nilai strategis bagi organisasi dalam meningkatkan kapasitas jurnalis dan memperkuat edukasi publik.
“Bergabungnya Dr. Ronny F. Sompie merupakan kehormatan sekaligus momentum penting bagi IPJI untuk memperluas kontribusi organisasi dalam mendukung program-program strategis pemerintah melalui jurnalisme yang profesional, independen, dan edukatif,” ujar Kun Wardana.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan transnasional yang semakin kompleks. Mulai dari perdagangan orang, penyelundupan manusia, hingga jaringan narkotika internasional dinilai membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa, termasuk insan pers.
Sekretaris Jenderal DPP IPJI Andi Muhammad Nirwansyah menegaskan bahwa media memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat melalui penyampaian informasi yang akurat dan berimbang.
“Pemberitaan yang berkualitas dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan TPPO, memberikan pemahaman mengenai prosedur resmi penempatan pekerja migran, sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman peredaran narkotika lintas negara,” katanya.
Senada dengan itu, Bendahara Umum DPP IPJI Christy Andrini menilai kolaborasi antara organisasi profesi, pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam memperkuat literasi publik terkait berbagai ancaman kejahatan lintas negara.
Sebagai tindak lanjut, DPP IPJI bersama Ronny Sompie berencana menggelar program sosialisasi nasional di sejumlah provinsi. Kegiatan tersebut akan melibatkan jurnalis, akademisi, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi pekerja migran, dan masyarakat guna meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan PMI, bahaya perdagangan orang, serta kejahatan transnasional lainnya.
Ronny Sompie menegaskan bahwa upaya pencegahan TPPO tidak dapat dilakukan oleh satu institusi semata. Menurutnya, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat memiliki pemahaman yang memadai dan tidak mudah menjadi korban sindikat kejahatan.
“Pers memiliki kekuatan besar dalam membangun opini publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Informasi yang akurat, faktual, dan edukatif menjadi benteng awal agar masyarakat tidak mudah menjadi korban perdagangan orang maupun jaringan narkotika internasional,” ujarnya.
Ronny Sompie dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam bidang penegakan hukum, komunikasi publik, dan keimigrasian. Selama berdinas di Polri, ia pernah menjabat sebagai Karowassidik Bareskrim Polri, Kadiv Humas Polri, Direktur Reserse Kriminal Polda Sumatera Utara, Karo Ops Polda Metro Jaya, hingga Kapolda Bali.
Pada periode 2015–2020, ia dipercaya menjabat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Dalam masa kepemimpinannya, berbagai langkah modernisasi pelayanan keimigrasian, penguatan pengawasan orang asing, serta peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan TPPO dan penyelundupan manusia terus dikembangkan.
Dengan bergabungnya Ronny Sompie sebagai Dewan Pembina, IPJI berharap dapat semakin memperkuat peran jurnalis sebagai agen perubahan dan mitra strategis dalam mendukung edukasi publik terkait perlindungan pekerja migran, pencegahan TPPO, pemberantasan narkotika, serta berbagai isu strategis nasional lainnya.(*/rls/sgn/red)
