LINTAS KALIMANTAN | Palangka Raya – Peluncuran layanan digital “Lapor Pak Gub” oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat sipil. Ketua Laskar Pembela Masyarakat Tertindas Kalimantan Tengah (LSR–LPMT Kalteng), Agatisansyah, menjadi salah satu tokoh yang secara terbuka menyampaikan apresiasi sekaligus harapan terhadap implementasi platform tersebut.
Pria yang akrab disapa Gatis itu menilai kehadiran “Lapor Pak Gub” sebagai momentum penting dalam memperbaiki pola komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah yang selama ini dinilai belum terkelola secara optimal.
“Ini langkah maju. Selama ini banyak aduan masyarakat tercecer di berbagai kanal, terutama media sosial, tanpa kejelasan tindak lanjut. Dengan sistem terpusat seperti ini, ada harapan besar persoalan bisa ditangani lebih cepat dan terukur,” ujar Agatisansyah, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, persoalan utama dalam sistem pengaduan publik bukan sekadar pada banyaknya laporan, tetapi pada lemahnya mekanisme distribusi dan pengawasan. Ia menekankan bahwa sistem yang terintegrasi harus diiringi dengan komitmen kuat dari seluruh perangkat daerah.
Agatisansyah juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap tahapan penanganan laporan. Ia berharap masyarakat tidak hanya bisa menyampaikan aduan, tetapi juga memperoleh akses untuk memantau perkembangan secara real time.
“Akuntabilitas itu kunci. Kalau masyarakat bisa melihat sejauh mana laporannya diproses, kepercayaan publik terhadap pemerintah otomatis akan meningkat,” tegasnya.
Lebih jauh, ia memandang platform ini bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan bagian dari reformasi pelayanan publik yang harus dijaga konsistensinya. Tanpa pengawasan dan evaluasi berkala, sistem digital berpotensi hanya menjadi formalitas
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik), Rangga Lesmana, memastikan bahwa “Lapor Pak Gub” dirancang sebagai sistem satu pintu yang terintegrasi dengan seluruh perangkat daerah.
Setiap laporan yang masuk akan dipilah secara otomatis berdasarkan kewenangan instansi terkait, sekaligus tetap berada dalam pengawasan langsung gubernur. Mekanisme ini diklaim mampu menjamin tidak ada aduan yang terabaikan.
Agatisansyah pun menegaskan, pihaknya sebagai bagian dari masyarakat sipil akan ikut mengawal implementasi program tersebut agar benar-benar memberi dampak nyata.
“Kami akan ikut mengawasi. Ini bukan hanya soal aplikasi, tapi soal keberpihakan kepada masyarakat. Kalau dijalankan serius, ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” pungkasnya.
Sebagai informasi, layanan “Lapor Pak Gub” dapat diakses masyarakat melalui laman resmi https://laporgub.kalteng.go.id sebagai bagian dari upaya percepatan transformasi digital pelayanan publik di Kalimantan Tengah. (*/rls/tim/red)
