PALANGKA RAYA – Eksistensi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di tengah perubahan zaman menjadi sorotan dalam diskusi reflektif Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kalimantan Tengah (Kalteng), Minggu (25/10/2026).
Diskusi yang berlangsung hampir lima jam tersebut mempertemukan sejumlah senior dan tokoh pemuda Kalteng untuk membahas peran, fungsi, serta masa depan KNPI. Berbagai pandangan kritis mengemuka, mulai dari relevansi organisasi, kualitas kepemimpinan, kaderisasi, hingga kekhawatiran terhadap pragmatisme politik dalam gerakan kepemudaan.
Pertanyaan mendasar yang menjadi perhatian peserta adalah apakah KNPI masih mampu menjalankan fungsinya sebagai wadah pemersatu pemuda dan tempat menempa calon pemimpin, atau justru menghadapi tantangan akibat pergeseran orientasi organisasi.
Dr. Suyuti membuka diskusi dengan mempertanyakan urgensi KNPI dalam konteks kekinian. Ia mengajak generasi muda melihat kembali sejarah organisasi tersebut tanpa terjebak dalam romantisme masa lalu, sekaligus mempertahankan semangat kritis dan keberanian menyampaikan gagasan.
Sorotan terhadap pragmatisme kepemimpinan disampaikan Sabri. Ia mengkhawatirkan kemampuan finansial kandidat dapat menjadi faktor dominan dalam kontestasi kepemimpinan KNPI, terutama ketika kebutuhan biaya organisasi menjadi pertimbangan.
Menurut pandangan yang disampaikannya, kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang bagi figur yang mengandalkan idealisme, gagasan, dan kapasitas kepemimpinan.
Karena itu, kontestasi organisasi kepemudaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada perebutan jabatan, tetapi juga mengedepankan integritas, visi, serta komitmen memperjuangkan kepentingan generasi muda.
Sementara itu, Ompu mendorong agar dinamika yang terjadi menjadi momentum introspeksi dan penataan ulang arah perjuangan kepemudaan. Ia menekankan pentingnya mempertahankan KNPI sebagai ruang pertemuan berbagai organisasi dan pemikiran, termasuk mencermati gagasan yang berkembang di lingkungan Kelompok Cipayung.
Persoalan representasi turut menjadi perhatian Suyanto. Ia mempertanyakan sejauh mana KNPI mampu menjangkau pemuda hingga tingkat akar rumput dan menghadirkan program yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata.
Ia membandingkan posisi KNPI dengan organisasi kepemudaan lain, seperti Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Ansor, yang memiliki basis serta jaringan gerakan masing-masing.
Perbandingan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas KNPI dalam menghimpun keberagaman organisasi menjadi kekuatan bersama, bukan sekadar mempertahankan struktur kepengurusan.
Dariyana, SE, mengingatkan kembali fungsi KNPI sebagai kawah candradimuka bagi generasi muda untuk menempa diri menjadi calon pemimpin bangsa. Menurut refleksi yang mengemuka, kaderisasi seharusnya tidak berhenti pada pergantian pengurus, tetapi juga membangun kapasitas, integritas, dan tanggung jawab.
Kritik terhadap orientasi organisasi juga disampaikan Aris. Ia menyindir agar keberadaan KNPI tidak hanya memberikan keuntungan bagi pengurus dalam perjalanan pribadi mereka, melainkan menghasilkan sumbangsih yang lebih luas bagi pemuda dan masyarakat.
Pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa pengalaman berorganisasi dan peluang berkiprah di dunia politik semestinya tetap berlandaskan pengabdian, bukan semata-mata mobilitas individu.
Agus Hermawan menambahkan pentingnya landasan moral dalam gerakan kepemudaan. Ia menilai KNPI perlu dijalankan dengan semangat fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan.
Ia juga menyoroti pentingnya keteladanan generasi senior dalam membentuk budaya organisasi. Praktik yang dinilai pragmatis, menurut pandangannya, perlu dievaluasi dengan melihat proses pembelajaran dan nilai-nilai yang diwariskan antargenerasi.
Adapun Sarwepin menyinggung sejarah kepemimpinan KNPI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang kerap dikaitkan dengan perjalanan karier politik. Ia mencontohkan Ir. Sapta Nusa Wenten, yang pernah memimpin KNPI Kalteng dan kemudian berkiprah hingga DPR RI.
Catatan tersebut memperluas pembahasan mengenai hubungan organisasi kepemudaan dengan kepemimpinan publik. Tantangannya adalah memastikan pengalaman berorganisasi tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Empat Poin Evaluasi KNPI
Dari berbagai pandangan yang muncul, diskusi mengerucut pada empat persoalan utama, yakni relevansi organisasi, integritas kepemimpinan, penguatan kaderisasi dan persatuan, serta orientasi pengabdian.
KNPI dinilai perlu mengevaluasi program dan kontribusinya agar tidak hanya berfokus pada struktur, sekretariat, maupun kegiatan seremonial.
Dalam proses pemilihan kepemimpinan, peserta juga menyoroti kekhawatiran terhadap pragmatisme dalam Musyawarah Daerah (Musda), termasuk dugaan praktik politik uang yang menjadi perhatian dalam diskusi. Proses pemilihan diharapkan mengutamakan kapasitas, gagasan, dan integritas kandidat.
Selain itu, fungsi kaderisasi dan pemersatu pemuda perlu diperkuat agar keberagaman organisasi dapat menjadi modal untuk membangun gerakan yang produktif dan relevan dengan kebutuhan generasi muda.
Pada akhirnya, organisasi kepemudaan diharapkan mampu memastikan bahwa jabatan struktural dan pengalaman berorganisasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya bagi kelompok tertentu.
Diskusi reflektif KAHMI Kalteng tersebut memperlihatkan adanya kritik sekaligus harapan terhadap masa depan KNPI. Berbagai pandangan yang disampaikan merupakan pendapat masing-masing peserta dan tidak serta-merta mencerminkan keputusan atau sikap resmi KAHMI Kalteng.
Pesan yang mengemuka adalah pentingnya menilai keberadaan KNPI melalui kualitas kaderisasi, integritas kepemimpinan, kemampuan mempersatukan perbedaan, serta kontribusinya bagi pemuda.
KNPI dihadapkan pada tantangan untuk membuktikan relevansinya di tengah perubahan zaman. Refleksi dan evaluasi menjadi bagian penting untuk memastikan organisasi tetap menjalankan perannya sebagai wadah perjuangan dan pengembangan generasi muda.(*/rls/red)
