LINTAS KALIMANTAN | PALANGKA RAYA – Dugaan praktik perjudian yang disebut berlangsung di sekitar pelaksanaan ritual Tiwah di Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menjadi sorotan. Aktivis Pemuda Dayak, Ason, mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Kalteng segera melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut sekaligus menjaga kesakralan ritual adat masyarakat Dayak.
Ason menilai, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Terlebih, Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat (MB-AHK) Kalteng sebelumnya telah menyampaikan keberatan melalui surat Nomor 373/MB-AHK/IX/2026 tertanggal 17 September 2026.
Dalam surat tersebut, Ketua Umum MB-AHK, Drs. Walter S. Penyang, menegaskan bahwa perjudian bukan bagian dari rangkaian ritual Tiwah. Permainan dadu, kartu remi, bola gulir maupun bentuk aktivitas taruhan lainnya tidak memiliki dasar dalam tata pelaksanaan ritual keagamaan tersebut.
Sorotan ini semakin menguat setelah adanya penelusuran investigatif insan pers sepanjang Juli hingga November 2026 yang menemukan dugaan aktivitas permainan dengan taruhan di sejumlah lokasi. Di antaranya Desa Sigi dan Desa Ramang, Kabupaten Pulang Pisau, serta kawasan Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya.
Informasi lapangan dan dokumentasi yang diperoleh menjadi perhatian publik. Meski demikian, dugaan aktivitas tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, termasuk penyelidikan aparat kepolisian serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
Ason menegaskan, apabila dugaan praktik perjudian tersebut terbukti benar, terlebih dilakukan dengan memanfaatkan momentum pelaksanaan ritual Tiwah, aparat harus mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, upaya tersebut bukan bentuk penolakan terhadap tradisi maupun pelaksanaan ritual adat Dayak. Sebaliknya, langkah itu merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga kehormatan, nilai spiritual, dan kesakralan Tiwah agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Ia pun meminta Kapolda Kalteng beserta jajaran agar segera melakukan penelusuran, pemeriksaan, dan pendalaman terhadap informasi yang berkembang. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, pihak-pihak yang terlibat diminta diproses sesuai hukum.
“Jangan sampai persoalan ini terus bergulir tanpa kejelasan. Kami meminta kepolisian serius, transparan, dan berani bertindak. Adat harus dihormati, jangan sampai kesakralan Tiwah dicederai oleh kepentingan segelintir orang,” tegas Ason.
Desakan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pelestarian adat dan penegakan hukum harus berjalan beriringan. Masyarakat kini menantikan respons Polda Kalteng untuk memastikan dugaan tersebut ditangani secara profesional, objektif, dan transparan.
Hingga berita ini disusun, dugaan praktik perjudian tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan terhadap pihak mana pun yang disebut dalam informasi tersebut. (*/rls/red)







