Gubernur Agustiar Sabran Tegaskan Stranas PK Bukan Sekadar Kewajiban Pelaporan, Tapi Komitmen Nyata untuk Rakyat Kalimantan Tengah

- Jurnalis

Senin, 8 Juni 2026 - 16:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PALANGKA RAYA — Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa pelaksanaan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) di wilayahnya bukan semata urusan administratif atau pemenuhan kewajiban pelaporan belaka. Lebih dari itu, ia menyatakan komitmen penuh bahwa setiap kebijakan, program, dan anggaran daerah harus benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pernyataan tegas itu disampaikan Gubernur Agustiar Sabran saat menyambut Tim Stranas PK dalam agenda Kunjungan dan Koordinasi Terhadap Capaian dan Kendala Pelaksanaan Stranas PK di Kalimantan Tengah, yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (8/6/2026).

Pertemuan Lintas Kementerian dan KPK

Acara yang berlangsung di jantung pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah itu diselenggarakan oleh Tim Stranas PK yang melibatkan unsur-unsur strategis di tingkat pusat, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kantor Staf Presiden, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Kehadiran tim lintas kementerian dan lembaga ini mencerminkan keseriusan pemerintah pusat dalam memastikan implementasi pencegahan korupsi tidak berhenti di tataran regulasi, melainkan benar-benar mengakar dalam sistem dan proses kerja birokrasi daerah.

Gubernur Dorong Tiga Pilar Tata Kelola

Dalam sambutannya, Gubernur Agustiar Sabran menyoroti kebutuhan mendesak Kalimantan Tengah akan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif. Ia menekankan tiga pilar utama yang harus diperkuat secara bersamaan: sistem yang terintegrasi, pengawasan yang kuat, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Mengacu pada tiga pilar tersebut, Gubernur secara eksplisit mendorong optimalisasi implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di seluruh jajaran pemerintahan daerah.

Baca Juga :  Dishut Kalteng Toreh Prestasi Nasional Sepanjang 2025, Kadishut Agustan Raih Sejumlah Penghargaan Bergengsi

“Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pelaksanaan Stranas PK bukan sekadar memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi menjadi bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan anggaran daerah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujar Gubernur Agustiar di hadapan para pejabat dan pemangku kepentingan yang hadir.

Instruksi Tegas kepada Inspektorat Daerah

Tidak berhenti pada pernyataan visi, Gubernur Agustiar Sabran juga mengeluarkan instruksi konkret kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ia memerintahkan agar lembaga pengawas internal tersebut terus menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi secara konsisten terhadap seluruh aksi Stranas PK yang tengah berjalan.

Lebih dari sekadar memantau, Inspektorat juga diminta untuk aktif mengidentifikasi berbagai hambatan yang memerlukan tindak lanjut bersama, sehingga setiap kendala di lapangan dapat segera diatasi secara kolaboratif dan tidak berlarut-larut.

“Kepada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah saya instruksikan agar terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi-aksi Stranas PK, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang memerlukan tindak lanjut bersama,” pungkas Gubernur.

Tiga Aksi Utama yang Diperdalam di Kalteng

Koordinator Harian Stranas PK, Sari Anggraini, menjelaskan bahwa kunjungan timnya ke Kalimantan Tengah bertujuan untuk mendengarkan, berbagi, dan belajar bagaimana pencegahan korupsi dapat diterapkan secara nyata — tidak hanya sebagai slogan, tetapi benar-benar masuk ke dalam proses kerja dan sistem birokrasi.

Terdapat tiga aksi utama yang menjadi fokus pendalaman di Kalimantan Tengah dalam kunjungan ini:

Pertama, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang mencakup aspek perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah secara digital dan terintegrasi.

Kedua, Pengadaan Barang dan Jasa, yang menyentuh seluruh rantai proses mulai dari regulasi, identifikasi kebutuhan, penetapan harga, seleksi penyedia, pengelolaan kontrak, hingga mekanisme pembayaran.

Baca Juga :  Nakhoda Baru Perempuan Bangsa PKB Pulang Pisau: Fitriliani Handayani Usung Misi Jadi 'Rumah Nyaman' Kaum Perempuan

Ketiga, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang meliputi aspek regulasi, pemenuhan kebutuhan, analisis risiko, pelaksanaan audit, dan tindak lanjut atas temuan.

Tiga Instrumen, Satu Siklus Pencegahan Korupsi

Sari Anggraini menegaskan bahwa keterhubungan ketiga instrumen tersebut dalam satu siklus pencegahan korupsi yang utuh akan memberikan pemerintah daerah fondasi yang jauh lebih kokoh. Dengan sistem yang saling terhubung, berbagai praktik merugikan seperti pemborosan anggaran, mark-up harga, konflik kepentingan, hingga keterlambatan tindak lanjut atas temuan dapat diminimalkan secara sistemik.

Yang tak kalah penting, ia menekankan bahwa instrumen-instrumen tersebut hanya akan efektif jika para pemimpin di daerah benar-benar menjadikannya sebagai alat pengambilan keputusan yang berdampak, bukan sekadar formalitas.

“Kami perlu sampaikan, peran bapak/ibu sebagai pemimpin menjadi penentu, bagaimana orang di balik layar menggunakan itu sebagai instrumen pengambil keputusan yang berdampak bagi masyarakat,” tutur Sari Anggraini.

Pejabat dan Kepala Daerah se-Kalteng Hadir

Acara koordinasi ini turut dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, para Inspektur Daerah se-Kalimantan Tengah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, serta para Kepala Bapperida/Bappeda dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.

Kehadiran para pemangku kepentingan dari seluruh penjuru Kalimantan Tengah ini menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi yang sedang dibangun bukan hanya tanggung jawab provinsi, melainkan agenda bersama yang harus digerakkan hingga ke tingkat kabupaten dan kota. (*/rls/sgn/red)

 

 

Sumber  (adpim)kalteng

Berita Terkait

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN
Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif
Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM
Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN
Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan
Hari Kedua Pencarian, Bocah 11 Tahun Korban Tenggelam di Sungai Kahayan Ditemukan Meninggal Dunia
Diamon Bastian Sidau Apresiasi Ketegasan Kapolri, Dorong Pembenahan Polri Berkelanjutan
Ops Patuh Telabang 2026, Satlantas Polres Gunung Mas Gencarkan Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:36 WIB

PULUHAN TAHUN MENGABDI, PEKERJA KEBERSIHAN DLH KALTENG DIDUGA TANPA BPJS KETENAGAKERJAAN

Jumat, 13 November 2026 - 17:49 WIB

Perkuat Kapasitas HAM Pemuda, DPD KNPI Pulang Pisau Dorong Terwujudnya Desa/Kelurahan Inklusif

Jumat, 13 November 2026 - 17:30 WIB

Wujudkan Desa/Kelurahan Inklusif dan Harmonis, Pemuda Pulang Pisau Kukuhkan Komitmen Sadar HAM

Senin, 9 November 2026 - 16:04 WIB

Pengaspalan Jalan Mahir Mahar Saat Hujan Disorot, Diduga Tak Sesuai Ketentuan BPJN

Minggu, 8 November 2026 - 18:56 WIB

Dua Hari Turun ke Lapangan, Relawan HKT Bantu Pencarian Ainin di Sungai Kahayan

Berita Terbaru