LINTAS KALIMANTAN | PALANGKA RAYA — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor. Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin bersama jajaran TNI, Polri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan aparatur sipil negara (ASN) menunjukkan komitmen untuk mempercepat penanganan karhutla di sejumlah wilayah.
Penguatan tersebut ditandai dengan apel gelar pasukan yang dipimpin Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Senin (31/8/2026). Apel melibatkan lebih dari 2.000 ASN dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), serta personel TNI dan Polri.
Keterlibatan Kodam XXII/Tambun Bungai menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi di lapangan. Personel TNI disiapkan untuk mendukung upaya pencegahan, pemadaman, hingga penanganan dampak karhutla bersama unsur terkait.
Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama dan koordinasi yang solid. Menurutnya, seluruh personel yang terlibat harus bergerak sesuai tugas dan komando agar penanganan di lapangan berlangsung efektif.
“Penanganan karhutla membutuhkan sinergi seluruh unsur. TNI siap mendukung pemerintah daerah dan kepolisian dalam setiap upaya penanggulangan karhutla, dengan tetap mengutamakan keselamatan personel dan masyarakat,” ujar Zainul Arifin.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan personel di lapangan. Setiap tindakan harus dilakukan berdasarkan koordinasi dan arahan komando sehingga tidak menimbulkan risiko tambahan bagi petugas maupun masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan bahwa karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja. Seluruh unsur diminta mengesampingkan perbedaan dan memperkuat semangat gotong royong.
“Api tidak akan padam dengan saling menyalahkan, asap tidak hilang dengan perdebatan. Yang kita perlukan semangat kerja sama, gotong royong, kolaborasi, semua elemen bergerak bersama,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan tugas, keselamatan personel menjadi perhatian utama. Petugas diminta menggunakan alat perlindungan diri (APD), tidak melakukan tindakan secara sendiri-sendiri, serta mengikuti arahan koordinator atau komando yang telah ditetapkan.
Para kepala perangkat daerah juga diminta memastikan ASN yang dikerahkan memahami tugas masing-masing, memiliki kebutuhan logistik yang memadai, serta bekerja dalam sistem koordinasi yang jelas.
Sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, ASN dan seluruh unsur terkait diharapkan mampu mempercepat penanganan titik-titik karhutla sekaligus memperkuat upaya pencegahan agar kebakaran tidak meluas.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap kolaborasi lintas sektor tersebut dapat menekan dampak karhutla, khususnya kabut asap yang berpotensi mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat.(*/rls/red)
