LINTAS KALIMANTAN | JAKARTA – Persatuan Purnawirawan (PP) Polri menyatakan dukungan terhadap langkah Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., dalam menangani dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, pengambilan data elektronik, dan akses ilegal yang diduga melibatkan sejumlah oknum anggota Polri.
Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi antara jajaran PP Polri dan Kapolri yang berlangsung di Lobby Utama Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Pertemuan itu menjadi momentum penyampaian dukungan moral sekaligus masukan dari para purnawirawan terhadap upaya pembenahan institusi Polri.
Dalam audiensi tersebut, Kapolri didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri dan disambut langsung Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn.) Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, M.M., bersama jajaran pengurus serta sejumlah purnawirawan Polri.
Kapolri menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan para senior yang selama ini turut memberikan masukan bagi perkembangan institusi Polri. Ia menegaskan, penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan maupun kepentingan tertentu di internal kepolisian.
“Kami ingin Polri tetap solid dan tetap menjadi sandaran masyarakat. Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun,” tegas Kapolri.
Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian di Indonesia agar tetap fokus menjalankan tugas, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memperkuat kehadiran Polri melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat.
Sementara itu, Ketua Umum PP Polri Bambang Hendarso Danuri mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dan komunikasi sejak menerima informasi mengenai peristiwa tersebut. PP Polri sebelumnya juga telah menerima penjelasan dari Wakapolri terkait perkembangan penanganan perkara.
Bambang mengatakan, para purnawirawan turut prihatin atas dugaan pelanggaran tersebut. Namun, pihaknya mengapresiasi langkah Kapolri yang mengambil tindakan tegas terhadap oknum anggota yang diduga terlibat tindak pidana.
Menurutnya, penanganan perkara tersebut harus dipandang sebagai proses penegakan hukum, bukan persoalan persaingan antara pejabat maupun mantan pejabat di lingkungan Polri.
Dalam kesempatan itu, Bambang juga menyampaikan tujuh pesan moral dari para senior purnawirawan kepada Kapolri dan jajaran pejabat utama Mabes Polri. Pesan tersebut berisi dorongan agar Polri terus menjaga soliditas, integritas, profesionalisme, serta konsistensi dalam menjalankan tugas menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PP Polri turut memberikan apresiasi terhadap upaya Kapolri memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan TNI, kementerian, lembaga, serta berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Selain itu, Bambang menyampaikan penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia atas dukungan terhadap pelaksanaan tugas Kapolri dan seluruh jajaran Polri.
Ia juga menyinggung tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yang disebut telah mencapai 80 persen. Capaian tersebut, menurutnya, tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan upaya pembenahan yang dilakukan melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat.
Bambang berharap seluruh personel Polri senantiasa menjaga integritas, loyalitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sekaligus penegak hukum.
Melalui audiensi tersebut, PP Polri menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan moral serta masukan konstruktif bagi institusi kepolisian. Sementara itu, Kapolri mengajak seluruh jajaran agar tetap solid, bekerja profesional, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
Pertemuan ini sekaligus menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang transparan, akuntabel, serta tidak tebang pilih, sehingga Polri dapat terus menjalankan tugasnya sesuai harapan masyarakat, bangsa, dan negara. (*/rls/hms/red)
