LINTAS KALIMANTAN | Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyambut kedatangan Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, bersama Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di Palangka Raya, Selasa (7/4/2026). Momentum ini dimanfaatkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menata kawasan hutan secara lebih tertib dan berkelanjutan.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan bahwa kehadiran pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan dan Satgas PKH menjadi dorongan penting bagi daerah dalam meningkatkan tata kelola lingkungan, khususnya di sektor kehutanan yang selama ini menjadi salah satu perhatian utama di wilayah tersebut.
Menurutnya, Kalimantan Tengah memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan strategis, sehingga membutuhkan pengelolaan yang terintegrasi serta pengawasan yang konsisten. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi daerah.
“Kolaborasi ini bukan hanya soal penertiban kawasan hutan, tetapi juga bagaimana kita memastikan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga, sekaligus membuka peluang pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Agustiar Sabran.
Ia juga menekankan pentingnya peran semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat, dalam mendukung kebijakan yang dihasilkan dari koordinasi tersebut. Dengan pendekatan terpadu, diharapkan berbagai persoalan seperti alih fungsi lahan ilegal, kerusakan hutan, hingga konflik pemanfaatan kawasan dapat ditangani secara lebih efektif.
Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen penuh mendukung langkah-langkah strategis pemerintah pusat dalam menciptakan tata kelola hutan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang mengedepankan prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Kunjungan kerja Menteri Pertahanan bersama Satgas PKH ini juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarinstansi dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif. Tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga mencakup aspek pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
“Sinergi yang kuat antara pusat dan daerah akan melahirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ini penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah,” tambahnya.
Dengan adanya kerja sama yang semakin solid, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus mendorong pembangunan daerah yang seimbang, menjadikan Bumi Tambun Bungai sebagai contoh pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di tingkat nasional. (*/rls/tim/red)
