LINTAS KALIMANTAN | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis), Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan hasil reses dari masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) melalui Rapat Paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD, Senin (9/2/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bella, dan dihadiri para anggota dewan serta unsur pemerintah daerah.
Dalam penyampaian hasil reses, Tandean mengungkapkan bahwa dari tiga Dapil yang ada di Kabupaten Pulang Pisau, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, usulan, maupun keluhan.
“Aspirasi yang disampaikan masyarakat masih dominan terkait infrastruktur dan pemerintahan. Ada juga tentang peningkatan perekonomian, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya,” ujar Tandean.
Ia menjelaskan, sejumlah permintaan masyarakat dinilai sangat mendesak, khususnya yang berkaitan dengan akses untuk memajukan ekonomi serta persoalan infrastruktur seperti jalan berlubang dan jembatan rusak.
Menurutnya, kerusakan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap keselamatan, seperti jalan dan jembatan, harus segera diperbaiki karena berpotensi menimbulkan kecelakaan jika dibiarkan.
Selain itu, DPRD juga menerima keluhan terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Tandean menegaskan, meskipun hal tersebut merupakan kebijakan nasional, pemerintah daerah tidak bisa mengabaikannya begitu saja.
Ia mendorong adanya diskusi antar pihak terkait untuk mencari solusi, mengingat masih ada masyarakat kurang mampu yang memiliki penyakit kronis dan sangat membutuhkan jaminan kesehatan.
Tandean mengakui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau tahun 2026 dalam kondisi terbatas, sehingga pemerintah daerah harus menetapkan skala prioritas dalam menjalankan program ke depan.
“Anggaran kita sangat terbatas, APBD kita memang terjun bebas. Kami meminta masyarakat untuk memahami ini,” ucapnya.
Ia juga menyinggung kondisi desa yang terdampak pengurangan Dana Desa (DD), sehingga turut memengaruhi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan di tingkat pedesaan.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, DPRD tetap mendukung program-program nasional yang dijalankan pemerintah pusat. Tandean berharap kondisi ekonomi dapat membaik pada 2027, sehingga program prioritas daerah dan aspirasi masyarakat dapat direalisasikan secara bertahap.
Ia menegaskan, sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi perhatian utama, selain infrastruktur yang mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat. (*/rls/spr/red)
