LINTAS KALIMANTAN || Tingginya harga eceran Tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Barito Utara bukan masalah baru terjadi di bumi yang bersemboyan Iya Mulik Bengkang Turan ini.
Sampai saat ini harga elpiji 3 kilogram di wilayah Barito Utara, khususnya kota Muara Teweh dan sekitarnya belum ada penurunan dan tetap mahal. Bayangkan harga elpiji 3 kilogram dijual Rp 40 ribu per tabung bahkan bisa lebih bila terjadi kelangkaan.
Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, H.Tajeri, sangat menyayangkan harga ini belum juga turun sesuai harga yang sudah ditetapkan berdasarkan HET. Namun sudah beberapa bulan masyarakat berteriak mahalnya harga elpiji belum juga ditindaklanjuti oleh dinas terkait, seperti perindustrian dan perdagangan. Bahkan rapat dengan membentuk tim sudah dilakukan, tetapi hasilnya tetap nihil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Harga tabung gas melon di Banjarmasin sampai saat ini normal, ada yang 20 ribu dan 22 ribu, ini di Jalan Manggis dan Veteran, sebelumnya hanya 18 ribu per tabung, kenapa di Barito Utara tak kunjung tuntas, membingungkan juga. Semoga cepat terjawab pertanyaan ini,” ucap H Tajeri.
Dikatakannya, Anggota DPRD Barito Utara ini, Padahal kita tau dua tahun yang lalu Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah mengeluarkan kebijakan untuk harga eceran tertinggi (HET) melalui Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/396/2021 tentang Penetapan Harga Jual Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Di Kabupaten Barito Utara, pertanggal 05 November 2021.
“Sehingga harga HET dari Pertamina ke Agen cuma Rp 20.000,-/tabung LPG 3 Kg kemudian dari Agen ke Pangkalan di tiap Kecamatan di Barito Utara dari HET dari Rp 21.000,- sampai Rp 27.000,-/tabung LPG 3 Kg yang seharusnya dari setiap pangkalan di tiap wilayah desa di tiap kecamatan hanya menjual LPG 3 Kg dengan HET dari Rp 24.000,- sampai Rp 30.000,-/tabung LPG 3 Kg,” terang Tajeri yang getol memperjuangkan harga Gas LPG 3 Kg di Barut.
Menurutnya, untuk mengatasi mahalnya harga tersebut, tentu membutuhkan kerja keras semuanya pihak dalam membantu masyarakat. Artinya kalau sudah tim dibentuk harus turun ke lapangan. Bila ini dilakukan bisa dipastikan harga berangsur normal dan kalau perlu dinas terkait melakukan penutupan agen atau kios yang menjual di atas harga yang sudah ditetapkan.
“Kita sudah beberapa kali melakukan hearing bersama dinas terkait, tapi hasilnya harga tetap tidak terkontrol. Ini salahnya dimana,” tegas Politisi Parpol Gerindra ini kepada awak Media. (*/rls/ang/red).
