LINTASKALIMANTAN.CO || Tim penyidik Kejati Kalbar melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi berinisial GL yang merupakan Mantan Pelaksana pada UIPPD Balai Karangan UPTPPD Wilayah Sanggau dan sekarang bertugas Pengadministrasi Persuratan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (18/01)
Penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-, Hari ini 03/0.1/Fd.1/01/2022 tanggal 11 Januari 2022 setelah mendapatkan 2 (dua) alat bukti.
Sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-01 /0.1/Fd.1/01/2022 tanggal 18 Januari 2022, tersangka GL, di tahan selama 20 (dua puluh) hari kedepan dan ditahan di Rutan Kelas II A Pontianak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Masyuhudi mengatakan penyidik telah melakukan pemeriksaan para saksi-saksi sebanyak 5 (lima) orang saksi dan tersangka GL ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan penerimaan pajak pada Unit Instalasi Pendapatan Daerah (UIPPD) Balai Karangan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 atas Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) atas pajak kendaraan bermotor, denda dan tunggakan yang tidak disetorkan ke kas daerah.
“Pengungkapan kasus ini merupakan hasil koordinasi antara Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Kalbar dengan Inspektorat Provinsi Kalbar, penegakan hukum ini merupakan komitmen kami bersama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dilingkungan Pemprov Kalbar” ujar Masyhudi. Rabu (19/01).
Menurutnya akibat perbuatan tersangka tersebut menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp1,5 Miliar dan Penyidikan ini tidak hanya berhenti di Tersangka GL namun terus berlangsung dan ada kemungkinan masih akan berkembang.
Masyhudi mengatakan perkara tersebut akan segera diselesaikan dan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak jika penyidikan telah selesai dalam waktu dekat.
Tersangka disangkakan pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*/rls/red)
