TIDAK ADIL… Gegara Banjir, Bupati Sendawar Ancam Camat Barong Tongkok Akan Diganti

LINTASKALIMANTAN.CO || SENDAWAR — Bupati Kutai Barat FX.Yapan mengancam akan mengganti camat Barong Tongkok Denasius.

Dia dianggap gagal menangani masalah banjir di ibu kota kabupaten yang terus menerus terjadi. Bahkan banjir yang melanda ibu kota Jumad (03/09) pagi, jadi viral di sosial media.

“Makanya saya mau ganti camat itu,” ucap FX.Yapan saat diwawancarai awak media di kantor bupati kompleks pemkab Kubar, Rabu (01/09)

Selain camat, bupati FX.Yapan juga menyoroti kinerja dua lurah di wilayah kota Sendawar yang tidak mau mengajak masyarakat bergotong royong. Yakni lurah Simpang Raya dan Barong Tongkok.

“Lurahnya sampai camatnya maksud saya merekalah turut bersinergi. Kalau semua tunggu saya, ya mampus,” katanya.

Kalau hanya itu ndak usah sampai bupati lah. Lurah, camat ayo kita gotong royong. Ada sekarang kalian lihat masyarakat gotong royong, ndak ada seperti dulu, dulu itu waduh luar biasa bagusnya,” sambung Yapan.

Mantan ketua DPRD Kubar itu merasa sedih. Sebab banjir di Kota Sendawar justru terjadi pada lokasi yang relatif tinggi. Mulai dari simpang Busur menuju jalan Gajah Mada depan kantor Polres hingga kantor camat Barong Tongkok.

“Nah ini saya sedih. Di gunung kok bisa banjir,” sebutnya.

Yapan menilai masalah banjir yang kerap melanda ibu kota kabupaten di kecamatan Barong Tongkok, salah satunya akibat drainase yang buruk.

Kondisi itu diperparah dengan warga yang menutup coran semen didepan rumah masing-masing, sehingga jalur parit makin sempit. Sudah begitu, sampah-sampah kerap menumpuk dalam saluran air namun tidak ada yang mau membersihkan.

“Maksud saya gini loh, daerah yang maju itu peran aktif masyarakat harus itu. Ini kok parit baik-baik bikin jalan disemen ini ndak mau dibersihkan. Kalau mengharap pemerintah ndak mampu lah ini. Coba di depan rumahnya lihat rumput ndak ada kesadaran, ini yang mati kita,” ucap Yapan.

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku, untuk memperbaiki sanitasi tersebut butuh dana yang tidak sedikit. Sehingga ia mengajak masyarakat bergotong royong menjaga kebersihan di wilayah masing-masing.

Minimal ikut mebersihkan rumput maupun sampah di depan rumah sendiri. Sebab jika semua menunggu pemerintah maka hanya akan memperburuk keadaan.

“Pesan moral saya, masyarakat ikut andil. Masa di depan rumah dia saya yang bersihkan, mati kita,” ungkap bupati dua periode tersebut.

Bupati menambahkan, yang menjadi prioritas pemerintah untuk perbaikan drainase di ibu kota adalah pembangunan parit di kelurahan Simpang Raya, tepatnya di jalan M Yamin arah SMP Negeri 2 menuju Simpang Busur. Untuk itu ia meminta masyarakat yang tinggal di pinggir jalan mendukung upaya pemerintah mengurai banjir di ibu kota.

“Tapi ya itu tadi, biar kita buat parit kalau orang yang punya lahan lokasinya ndak mau bersihkan ya sama,” katanya.

Sementara itu Camat Barong Tongkok Denasius tak membantah anggapan bupati soal banjir yang kerap menggenangi jalan-jalan di ibu kota saat hujan.

Setidaknya ada lima titik jalan yang selalu meluap ketika hujan tiba. Misalnya didepan kantor Polres di jalan Gajah Mada, Depan Bank Mandiri hingga Jalan DI Panjaitan di simpang tiga Bigung dan SMK Surya Mandala di kelurahan Barong Tongkok.

Kemudian di Kelurahan Simpang Raya terjadi mulai dari Depan SMP Negeri 2, hingga jalan Hasanuddin arah RSUD HIS.

Denasius menyebut penyebab utama adalah saluran air yang terlalu kecil. Bersama wartawan sempat melakukan pengecekan di lapangan. Faktanya memang demikian. Misalnya di simpang tiga menuju kantor camat.

Ditempat itu terlihat paritnya cukup besar. Namun saluran gorong-gorong ukurannya kecil sehingga air pasti meluap jika hujan lebat.

“Drainase yang ada ini lebar dengan tingginya tidak sebanding dengan gorong-gorong yang ada. Lebar parit 1,5 meter, tinggi 1,5 m, tapi gorong-gorongnya hanya 60-80 cm diameternya.

Dari sini kita akan melihat bahwa bagaimana bisa menampung debit air yang begitu deras yang mulai dari atas SMK Surya Mandala itu dari Busur sampai ke bawah ini dengan gorong-gorong yang kecil ini,” jelas Denasius sambil menunjukan kepada wartawan di Jalan Jendral Sudirman, Kamis (02/09).

Selain gorong-gorong kecil, parit yang ada juga lebih tinggi dari badan jalan sehingga air tidak bisa masuk.

Dia mengaku sudah melaporkan kondisi itu ke dinas terkait, bahkan hearing di DPRD. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda perbaikan.

Dikatakan, sejauh ini baru satu titik yang sudah diperbaiki. Yaitu jalur dibawah kantor bank Mandiri. Saat ini sudah tidak banjir karena sudah ada parit pembuang ke sungai Barong ke arah jalan pertanian. Sisanya belum ada perbaikan.

“Tidak ada solusi lain selain membenahi drainase. Selama itu tidak diperbaiki sampai kapanpun Barong ini akan tetap banjir,” katanya.

Soal anggapan bupati yang menilai dirinya gagal menghimpun warga gotong royong, juga diamini Denasius. Dia siap dievaluasi atasannya, selama itu adalah kewenangannya.

Namun karena persoalan tata kota adalah kewenangan instansi kabupaten, maka dirinya tak merasa gagal. Apalagi untuk membersihkan parit yang mampet, tidak bisa dikerjakan dengan tangan manusia.

“Saya siap salah. Kalau mengatakan saya gagal ya saya terima. Tapi kegagalan ini bukan semata karena saya. Karena ini banyak instansi lain yang punya andil membenahi drainase ini. Kalau kita tidak ingin Barong Tongkok ini banjir, maka drainase harus dibenahi,” terangnya.

Denasius mengklaim warga ibu kota bukannya tidak mau membersihkan parit atau ikut bergotong royong. Namun karena dalam parit juga dipenuhi bekas runtuhan material semen dinding parit yang roboh, maka harus memakai alat berat.

“Warga bukan tidak mau gotong royong, tetapi ini tidak bisa dikerjakan secara manual. Karena kita lihat itu penutupnya beton, nah hampir di semua depan rumah itu tutup semua ada bangunan yang dibuat sendiri oleh masyarakat. Sehingga ini mengakibatkan kita kesulitan untuk membersihkan alur parit.

“Ditambah lagi dinding-dinding parit dan penutup itu runtuh materialnya.  Sehingga menutup alur air. Kalaupun ini dikerjakan secara bergotong-royong biar tiap hari kita gotong royong tidak akan menyelesaikan ini. Kita tidak bisa ngangkat, harus pakai alat berat,” beber Denasius.

Terpisah ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat Ridwai mengatakan, DPRD sudah meminta pemerintah menganggarkan biaya perbaikan drainase dalam kota. Namun karena keterbatasan anggaran, maka pemerintah baru mengajukan untuk biaya konsultan perencanaan.

“Sudah ada pembahasan dengan tim Banggar DPRD. Dari pemerintah diwakili oleh Plt Asisten tiga. Mereka bukan mengajukan pembangunan tetapi baru mengajukan untuk konsultan perencanaan,” kata Ridwai saat dihubungi RRI Jumat (3/9/2021) pagi.

“Karena kalau itu tidak direncanakan sebaik-baiknya mungkin pada saat membangun tidak sesuai,” tambah Ridwai.

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku dengan kondisi yang serba sulit seperti sekarang ini maka semua lini harus bekerja sama. Baik masyarakat, pemerintah maupun DPRD.

Ia juga meminta camat dan lurah di ibu kota harus tanggap dengan kondisi banjir. Jika alasannya tidak bisa dikerjakan secara manual, maka Ridwai meminta camat mengajukan peminjaman alat berat milik pemerintah di Unit Pelaksana Teknis Dinas PUPR.

“Ada jalan untuk memperbaiki dulu yang macet itu. Alat berat itu kan di UPT PU. Kita ada loader, ekscavator. Itukan bisa diminta untuk Bersama-sama dengan UPT PU, camat dengan lurah kita cari solusinya sama-sama. Memang kalau bawa masyarakat gotong-royong ngga akan mampu,” ujar Ridwai.

“Pak bupati mungkin berpikirnya begitu (ganti camat). Karena memang camat lurah ini kurang pro aktif. Seharusnya mereka bersama lurah itu kalau nda mampu pakai tenaga manusia karena berat, ya mereka tinggal bersurat minta ke dinas yang punya alat,” pungkas Ridwai. (*)

Editor : Anung
Sumber : dilansir dari m.rri