LINTAS KALIMANTAN | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotawaringin Barat (Kobar) menyelenggarakan edukasi tentang pelaksanaan demokrasi dan sosialisasi pilkada tahun ini kepada sejumlah mahasiswa yang didampingi Dosen Universitas Antakusuma (Untama). Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor KPU Kobar, pada Rabu, 8 Mei 2024.
Ketua KPU Kobar, Chaidir, menjelaskan bahwa pihaknya dalam kegiatan ini memberikan materi kuliah terkait pemilu. Yang mana para mahasiswa tersebut melaksanakan program kuliahnya di luar kampus.
“Para mahasiswa tersebut tentunya ingin memahami lebih dalam tentang pelaksanaan demokrasi, khususnya yang ada di Kabupaten Kobar. Dan juga ingin mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan pemilu,” terang Chaidir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kemudian dia jelaskan bahwa dalam kegiatan ini bersama anggotanya memberikan penjelasan tentang teori dan praktik pelaksanaan pemilu serta berbagai tahapan pemilu hingga sampai penetapan hasil dari pemilu. Di acara ini juga pihaknya sekaligus mensosialisasikan pilkada yang akan dilaksanakan.
“Ini memberikan dampak positif bagi KPU dan mahasiswa. Di kegiatan juga kami mendapat kesempatan untuk menjelaskan berbagai tahapan Pilkada yang akan digelar tahun ini. Bagi mahasiswa, ini adalah kesempatan untuk memahami proses Pemilu maupun Pilkada,” tambahnya.
Chaidir juga menyampaikan harapannya agar mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini dapat menginformasikan kepada rekan, keluarga, dan tetangganya.
“Tentu sosialisasi ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 di Kabupaten Kobar. Selain itu juga kami meminta mahasiswa, dosen, dan masyarakat untuk ikut serta dalam pemantauan pelaksanaan Pilkada dari awal hingga akhir,” kata Chaidir.
Selama sesi tanya jawab dalam diskusi, beberapa pertanyaan menarik diajukan oleh mahasiswa, seperti alasan mengapa pemilu masih dilakukan secara manual dengan sistem coblos dan tidak menggunakan sistem digital atau e-voting.
Chaidir menjelaskan bahwa kendala utama adalah biaya yang tinggi untuk mengimplementasikan teknologi tersebut dalam waktu singkat.
Selain itu, infrastruktur internet di Indonesia masih belum merata, terutama di daerah terpencil. Faktor lain yang berperan adalah keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan masyarakat lanjut usia.
“Inilah sebabnya mengapa sistem coblos masih digunakan dalam pelaksanaan Pemilu,” tutup Chaidir. (*/rls/rhd/red)
