LINTAS KALIMANTAN II Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) menggelar rapat koordinasi (Rakor) kesiapan Pemilu Serentak tahun 2024 di aula Setda lantai I, Senin (16/10/2023) siang.
Dalam rakor tersebut dihadiri Pj Bupati Muhlis, Kapolres Barito Utara AKBD Gede Pasek Muliadyana, mewakili unsur FKPD, Ketua KPU Barito Utara, dinas instani terkait dan undangan lainnya.
“Saya selaku Pj Bupati mengharapkan kepada kita semua untuk dapat meningkatkan peran dan fungsi kinerja kita dalam memelihara keamanan dan ketertiban agar tercipta keadaan Kabupaten Barito Utara yang damai, aman dan kondusif menjelang Pemilu Serentak tahun 2024 mendatang,” kata Pj Bupati Barito Utara Drs Muhlis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, rakor ini bertujuan untuk mengetahui progres dan kesiapan dari tahapan-tahapan pemilu yang sudah dan akan dilaksanakan serta membangun sinergitas dengan stakeholder lainnya, dan juga sebagai salah satu bentuk dukungan serta upaya untuk menjaga kondusifitas daerah dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak di daerah ini.
Dijelaskannya, secara teknis pelaksanaan pemilu, yang bertanggung jawab secara formal adalah penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu.
Namun kata Muhlis, Pemerintah Daerah juga mempunyai fungsi fasilitator untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya adalah penyelenggaraan sosialisasi, pendidikan politik dan monitoring evaluasi berbagai situasi politik serta melaporkannya secara berjenjang kepada pemerintah pusat.
“Dan yang tidak kalah pentingnya adalah saling berkoordinasi dengan semua instansi dan unsur lainnya, seperti PT. Telkom dan BMKG yang mana sesuai peran dan fungsinya juga mendukung Pemerintah Kabupaten Barito Utara guna mensukseskan Pemilu Serentak tahun 2024 sehingga dapat berjalan lancar, aman dan tertib,” imbuhnya.
Lebih lanjut Pj Bupati menjelaskan persoalan-persoalan yang muncul akhir-akhir ini adalah adanya bahaya disintegrasi yang disebabkan praktek money politik, ujaran kebencian, berita hoax dan isu sara yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Berbagai gejala ini dianggap sangat meresahkan dan merusak budaya demokrasi yang selama ini telah berkembang dengan baik di indonesia.
“Oleh karena itu, melalui moment ini saya sangat mengharapkan dan menghimbau agar jangan mudah terpancing berbagai berita maupun isu-isu yang tidak jelas, hendaknya kita semua dapat menyaring berbagai informasi yang masuk secara bijaksana jangan justru kita ikut-ikut untuk menyebarkan berita-berita yang tidak jelas,” kata Pj Bupati Muhlis. (*/rls/rif-ang/red).
