LINTAS KALIMANTAN || Pengoperasian tambang batu bara ilegal ini berlangsung, di tengah keprihatinan Presiden Joko Widodo yang menyerukan agar TNI-Polri menindak praktik lancung tersebut.
Di sisi lain, Kementerian ESDM menyiapkan direktorat khusus untuk menyelesaikan persoalan tambang ilegal. Pada Rabu 08 Februari 2023, Presiden Joko Widodo mengutarakan keprihatinannya terhadap keberadaan penambangan dan ekspor tambang ilegal.
Hal ini ia sampaikan di depan rapat pimpinan (Rapim) TNI-Polri. Kata dia, proses hilirisasi dan industrialisasi menjadi terganggu akibat aktivitas haram tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Dan, tugas TNI dan Polri ada di situ. Kalau ekspor ilegal, misalnya timah itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Itulah tugas TNI dan Polri,” kata Jokowi.
Pernyataan Jokowi kembali membetot ingatan pada sosok Ismail Bolong, mantan anggota polisi yang mengaku menyetorkan hasil pertambangan ilegal kepada petinggi polri.
Setoran hingga miliaran rupiah ini, dikatakannya, sebagai upaya melindungi praktik lancung tersebut.
Namun belakangan, Ismail Bolong menarik kembali pernyataannya sendiri. Kasus Ismail Bolong yang mencuat November lalu, sempat menghentikan aktivitas penambangan batu bara ilegal di Kalimantan Timur lokasi di mana ia menjadi pengepul batu bara ilegal.
Tapi itu hanya beberapa pekan saja, karena saat ini aktivitas pertambangan ilegal sudah bergeliat lagi, menurut laporan Jaringan Advokasi Tambang. (*/rls/hms/red).
