LINTASKALIMANTAN.CO || Dalam kunjungan kerjanya ke Barito Selatan (Barsel), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalteng, Pathor Rahman, SH, MH menyebut bahwa pencegahan tindak pidana korupsi merupakan prioritas utama.
Pernyataan tersebut disampaikan Kajati Kalteng saat kunjungan kerja serta ramah tamah bersama Pj Bupati Barsel, Jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Barsel, HM Farid Yusran, serta seluruh kepala SOPD, di Buntok, Selasa (25/9/22).
“Prioriatas utama kita mengedepankan kebijakan pimpinan pusat, khususnya dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah Kalimantan Tengah,” kata Pathor Rahman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dikatakanya, karena baru menjabat sebagai Kajati Kalteng selama 2 bulan ini, ia melakukan kunjungan kerja untuk melihat lebih dekat kondisi riil Kejaksaan Negeri Barsel serta sarana prasarananya.
“Alhamdulillah Pemkab Barsel telah memberikan dana hibah untuk rehab total kantor Kejaksaan Negeri Barsel. Tentunya dukungan ini berguna dalam meningkatkan kinerja Kejari Barsel,” ucap dia.
Dibagian lain ia menyebut, fungsi kejaksaan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah terkait keperdatan dan tata usaha negara. Serta harus peka dan hadir melakukan pendampingan pada kebijakan menekan inflasi daerah.
Ia mencontohkan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk menekan inflasi. Bisa digunakan, tapi perlu diingat harus melalui kegiatan padat karya guna mengantisipasi resiko di kemudian hari.
“Jadi meski kebijakan bertujuan baik, namun bisa menuai permasalahan hukum. Maka saya perintahkan Kajari memberikan pendampingan hukum agar pemkab bisa menjalankan kebijakan terarah,” tandasnya.
Sementara Pj Bupati Barsel, Lisda Arryana menyambut baik kedatangan Kajati Kalteng beserta rombongan di Bumi Dahani Dahani Tuntung Tulus.
Di kesempatan ramah-tamah bersama Kajati Kalteng, Pj Bupati memaparkan sejumlah program unggulan yang telah dan sedang berlangsung di daerahnya.
Terutama sektor pembangunan infrastruktur, sebutnya dalam upaya membuka keterisolasian daerah, guna mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Meski demikian masih ada beberapa program dan kegiatan pembangunan yang kami rencanakan masih belum terlaksana secara optimal,” ungkap Lisda.
Dimana, sebutnya tendala karena keterbatasan anggaran serta diperparah selama pandemi COVID-19. Namun ia tetap optimis di waktu mendatang akan teratasi dengan baik. (gs/red/lk)
