LINTASKALIMANTAN.CO II Penundaan penetapan calon sekaligus pencabutan nomor urut bakal calon damang kepala adat (DKA) Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, pada Senin tertanggal 25 April 2022 ramai dibincangkan masyarakat khususnya di Kecamatan Teweh Timur bahakan di ibukota Kabupaten.
Karena baru pertama kali terjadi didalam pemilihan Damang Kepala Adat se – Barito Utara Penetapan bakal Calon DKA ditunda hanya karena sebuah pertanyaan “Apakah Pengalaman Pekerjaan Termasuk Dalam Kategori Sesuai Perda No.16 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat (1) huruf c…!
Sebagai pembanding kalau ditarik mundur kebelakang terkait pertanyaan tersebut diatas, Bagaimana dengan pemilihan Damang Kepala Adat (DKA) yang sebelumnya dilaksanakan apakah ada hal pertanyaan seperti diatas? Kalau tidak salah di visi dan misi itulah bisa dilihat sejauh mana bibit, bobot, dan kemampuan calon Damang Kepala Adat tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepada Kadis Sosial PMD Kabupaten Barito Utara, Eveready Noor, Rabu 27 April 2022 wartawan dari media Lintaskalimantan.co mempertanyakan terkait Perda Nomor 16 Tahun 2008 yang mana didalam Pasal 17 Ayat (1) huruf c yang berbunyi “memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai adat istiadat dan Hukum Adat Dayak setempat yang dibuktikan dengan mencantumkannya dalam Daftar Riwayat Hidup”. Sehingga panitia pemilihan Damang Kepala Adat belum dapat diambil keputusan penetapan calon pemilihan DKA karena terkait apakah pengalaman pekerjaan termasuk didalam kategori di Perda Provinsi.
“Untuk itu, saya belum bisa menjawab karena belum tau dan memanggil panitia pelaksanaan pemilihan DKA Teweh Timur sehingga menunda penetapan terkait kategori pengalaman pekerjaan,” ucap Eveready Noor diruang PMD saat diwawancarai wartawan Lintaskalimantan.co.
Ia menjelaskan bahwa menjadi Damang Kepala Adat itu seharusnya kalau ada tokoh masyarakat yang ditokohkan oleh masyarakat setempat, karena mengetahui adat-istiadat dan Hukum Adat setempat baik tertulis maupun tidak tertulis sehingga Damang yang dipilih tersebut benar-benar menjadi panutan di masyarakat.
Disinggung wartawan kalau harus seperti itu kiteria calon DKA ada dan banyak kita temukan akan tetapi mereka terbentur dengan aturan persyaratan calon DKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalteng tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat (1) huruf (f) yang berbunyi “Berpendidikan formal serendah-rendahnya SLTP/sederajat”. Sedangkan mereka ada yang lulusan Sekolah Rakyat (SR) setara SD pada zaman penjajahan Belanda/Jepang dan ada juga yang tidak pernah sekolah sama sekali akan tetapi ditokohkan di masyarakat.
Dengan senyum Kadis Sosial PMD Kabupaten Barito Utara menjawab, “Itukan kalau ada…, kalau tidak ada berarti siapapun bisa mencalonkan diri menjadi DKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah.
“Yang pasti calon DKA adalah putra daerah setempat, kenapa demikian karena jika terpilih yang bersangkutan mudah melakukan koordinasi, konsultasi dan konsulidasi terkait pengambilan keputusan suatu masalah/perkara dengan mengumpulkan semua kerapatan mantir adat tingkat kedamangan maupun kerapatan mantir adat tingkat desa bahkan jika perlu minta petunjuk saran dan pendapat dari tetua yang ditokohkan masyarakat tadi sebelum mengambil keputusan, sehingga apapun keputusan akhirnya diambil bersama,” terang Kadis Sosial PMD.
Ditegaskan Eveready Noor, Bahwa pihaknya akan memanggil panitia pemilihan DKA Teweh Timur untuk masalah ini, dan kita akan buat tertulis hasilnya karena takut lupa dan kepada media pasti kita sampaikan dan terkait pemilihan DKA bisa atau tidak dibatalkan kita serahkan ke panitia pelaksana pemilihan DKA. (*/rls/red)
