LINTAS KALIMANTAN | Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD Kalteng pada Rabu (19/2/2025) siang.
Dalam aksi tersebut, mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Indonesia Gelap” sebagai simbol kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelum tiba di lokasi demonstrasi, para mahasiswa terlebih dahulu menggelar konvoi di pusat Kota Palangka Raya. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kondisi Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, yang mereka nilai semakin tidak berpihak kepada rakyat, terutama dalam sektor pendidikan.
Fernando, mahasiswa Universitas Palangka Raya (UPR) yang bertindak sebagai juru bicara aksi, menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap 100 hari pertama kepemimpinan pemerintahan saat ini.
“Kami ingin menyatakan sikap terhadap 100 hari kepemimpinan rezim omon-omon, Indonesia Gelap,” teriak Fernando di hadapan ratusan massa aksi serta aparat keamanan yang berjaga di depan gedung DPRD.
Soroti Anggaran Pendidikan dan Keamanan
Selain membentangkan spanduk utama, para mahasiswa juga menampilkan berbagai poster yang menyoroti alokasi anggaran negara. Mereka menilai pemerintah lebih memprioritaskan anggaran untuk sektor keamanan seperti TNI dan Polri dibandingkan pendidikan.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UPR, David Benedictus Situmorang, menekankan pentingnya peran DPRD dalam mendengarkan aspirasi mahasiswa. Ia berharap perwakilan rakyat di Kalteng mau turun menemui mereka dan menyampaikan keresahan ini ke tingkat nasional.
“Kami berharap wakil rakyat bisa menemui massa aksi agar suara mahasiswa bisa didengar,” ujarnya.
Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan mahasiswa terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini, khususnya terkait prioritas anggaran yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Demonstrasi di Palangka Raya ini juga menjadi bagian dari gelombang protes mahasiswa di berbagai daerah yang mengusung tema serupa.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Kalteng terkait tuntutan mahasiswa tersebut. (*/rls/sgn/red)
