LINTASKALIMANTAN.CO || Aksi damai yang disampaikan oleh warga Kotabaru melalui Komite Aksi Penyelamat Kotabaru (KAPAK) di depan gedung DPRD Kotabaru langsung di respon oleh pimpinan DPRD Kotabaru.
Para pendemo lalu kemudian di ajak masuk dalam ruang rapat gabungan untuk dilakukan rapat dengar pendapat antara DPRD, Para Aksi Demo dan juga Dinas PUPR.
Diruang rapat, para pendemo pun menyampaikan aspirasinya dengan jelas dan gamblang meminta Dinas PUPR Kotabaru untuk mundur dan segera diperiksa terkait dengan dugaan mark-up anggaran tahun 2022, baik itu pengadaan barang dan jasa serta proyek jalan lontar-tanjung seloka senilai Rp 13 Miliyar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, Para pendemo dan juga kalangan DPRD Kotabaru justru dibuat kecewa oleh Dinas PUPR karena tidak ada satupun yang menghadiri undangan wakil rakyat itu.
Padahal, surat undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan hari ini, menurut keterangan dari para legislatif itu sudah di kirimkan kekantor Dinas Pekerjaan Umum pada hari sabtu 28 Januari 2023.
“Buat apa saya menggebu-gebu menyampaikan aspirasi di ruang sini kalau pejabat yang di undang saja tidak juga satupun yang hadir, percuma,” ucap Sahriansyah atau akrab di panggil Enyik itu, Senin (30/1/23).
Padahal di ruang rapat gabungan tempat berlangsungnya RDP itu sudah dipenuhi oleh anggota DPRD yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua 1 dan 2 DPRD Kotabaru, Komisi I, II dan III serta Sekwan DPRD, dan para aksi demo.
Sementara Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis mengaku bahwa dirinya sudah menyurati dinas PUPR terkait pertemuan hari ini yang menyangkut kepentingan orang banyak.
“Kami sudah melayangkan surat ke dinas PUPR, dan meminta hadir hari ini untuk menyampaikan kondisi apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan,” kata Syairi usai Rapat Dengar Pendapat, Senin (30/1/24).
Namun lanjut Syairi, mereka menginfokan melalui sekretariat Dewan bahwa ternyata mereka ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.
“Tentu kami sangat kecewa dengan apa yang disampaikan tadi, karena undangan sudah kami layangkan sejak Sabtu kemarin, karena persoalan ini menyangkut khalayak orang banyak,” tegas Syairi.
Lebih jauh syairi menjelaskan, bukan saja dirinya dan anggota DPRD Kotabaru yang di buat kecewa namun juga masyarakat Kotabaru pada umumnya.
“Kami ini anggota DPRD yang mewakili suara masyarakat, bukan saja kami yang kecewa tapi masyarakat Kotabaru juga pasti kecewa terkait hal ini,” tutur Syairi.
Sementara Anggota DPRD lainnya Awaludin S.Hut secara tegas menyampaikan bahwa ini sama halnya martabat dan jati diri DPRD seperti di permainkan.
“Masa DPRD manggil tidak mau datang,” kata Awaludin.
Kekecewaan pun juga dilontarkan oleh Ketua Komisi I, Gewsima Mega Putera kepada Dinas PUPR Kotabaru terkait ketidakhadirannya hari ini.
Bahkan ia berjanji akan melayangkan surat terkait kinerja PUPR Kotabaru kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Terkait hal ini, kami akan memberikan rekomendasi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PUPR,” (*/rls/dki/red).