LINTAS KALIMANTAN | Wakil Bupati Menghadiri Peresmian Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sekadau Sekaligus 9 Mal se-Indonesia Secara Virtual oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Bertempat di Gedung MPP Komplek Terminal Lawang Kuari Sekadau pada hari Selasa, 31 Oktober 2023.
Secara virtual peresmian serentak 10 mal pelayanan publik (MPP) di Indonesia. Kegiatan difasilitasi oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kabupaten Sekadau. Dihadiri Sekretaris Daerah, Mohammad Isa, Forkopimda, Kepala SKPD, Instansi Vertikal dan Tokoh Masyarakat.
Saat sambutan, Menpan-RB menyampaikan bahwasanya presiden RI berkomitmen memperbaiki reformasi birokrasi. Sebanyak 153 MPP telah beroperasi untuk memberi pelayanan di seluruh Indonesia, ditambah 10 yang baru diresmikan hari ini (31/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Acara dilanjutkan dengan rapat koordinasi antar bupati, gubernur setiap daerah. Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas meresmikan 10 MPP sekaligus mengarahkan terkait strategi percepatan pembangunan mal pelayanan publik.
Menpanrb mengharapkan ada komitmen, mau kerjasama, mengintegrasikan, serta kinerja dan kualitas pelayanan harus optimal harapnya kepada Instansi Vertikal.
“Bukan membanggakan sebuah gedungnya tetapi pelayanannya terhadap masyarakat.” cetusnya
Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat sendiri memiliki 12 instansi dan 120 layanan.
Wakil Bupati Sekadau, Subandrio dalam sambutan mengatakan, adanya gedung mal pelayanan publik ini akan lebih baik, meskipun beberapa tahun lalu susah payah membangunnya.
“Atas nama pemda mengucapkan selamat telah diresmikannya mal pelayanan ini.” ungkapnya.
Wabup mengharapkan pelayanan kepada masyarakat lebih ditingkatkan, cepat dan efektif sehingga memberikan kemanfaatan.
Masyarakat bisa menerima manfaat kedepan sebut Suban pangilan akrabnya saat ini juga fasilitas masih kurang, maka perlu perhatian dinas masing-masing.
Subandrio berharap, petugas bisa menyosialisasi kepada masyarakat, agar mereka mengetahui MPP yang sudah berfungsi ini, cetusnya.
Senada dengan Menpanrb, supaya tidak berubah pikiran. Dirinya berharap jangan sampai cuma diresmikan tetapi tidak berfungsi, namun birokrasi harus mudah, tidak bertele-tele, pinta Wabup.
Tokoh masyarakat, H. Abdul Umar Djafar mengungkapkan, masyarakat merasa terbantu dengan adanya pelayanan ini dan jarak tempuh cukup dekat.
Ia berharap pemerintah daerah bisa memasyarakatkan masalah penamaan jalan, petunjuk yang memudahkan untuk urusan KTP, KK, dan lainnya.
Masyarakat suka pagi-pagi mendatangi kantor pelayanan, oleh karena itu petugas harus on time dan jenis pelayanan dapat ditambah, sehingga masyarakat cukup datang ke mal saja, pinta H. Djafar. (*rls/Ya/red)
