LINTAS KALIMANTAN – KALTENG || Ratusan anggota Badan Permusyawatan Desa (BPD) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menggeruduk kantor Bupati, Senin 27 Februari 2023.
Mereka berunjuk rasa meminta tunjangan BPD dinaikkan. Ratusan anggota Asosiasi BPD Nasional (Abpednas) Cabang Barito Utara ini berjalan kaki dari Rumah Betang ke kantor Bupati.
“Kami minta supaya tunjangan bagi BPD dinaikkan. Kenaikan yang Rp 200.000 itu berlaku sama rata untuk semua pegawai lingkup Pemkab Barito Utara. Kami minta kenaikan buat BPD,” kata Ketua Abpednas Barito Utara, Imran Rosadi kepada Lintas Kalimantan, Senin siang.
Koordinator Lapangan sekaligus Ketua BPD Muara Pari, Supriono, mengatakan, aspirasi serupa sudah disampaikan lewat DPRD tahun lalu. selain kenaikan tunjangan minimal sebesar Rp 500.000, Abpednas meminta agar dana BPJS Kesehatan ditanggung oleh Pemkab Barito Utara.
SAMPAIKAN TUNTUTAN || Ratusan anggota BPD di Barito Utara, sampaikan tuntutan kenaikan tunjangan BPD di halaman kantor Bupati, Senin 27 Februari 2023. (*/foto:mhe/*LINTASKALIMANTAN)
Berdasarkan Permendagri 110/2016 dan Perbup Barito Utara nomor 25/2020 diatur tunjangan BPD saat ini adalah Ketua BPD Rp 1.250.000 per bulan, Wakil Ketua Rp 1.050.000, Sekretaris Rp 950.000, dan
anggota BPD Rp 900.000.
Sedangkan di kabupaten tetangga, Barito Selatan, menetapkan besaran tunjangan kepada Ketua BPD Rp 1.815.000, Wakil Ketua Rp 1.615.000, Sekretaris Rp 1.500.000, dan
anggota BPD Rp 1.200.000.
Begitu pula di Kabupaten Murung Raya dan Barito Timur, tunjangan BPD lebih besar dari pada tunjangan BPD di Kabupaten Barito Utara.
Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Pahala Putra menemui ratusan anggota BPD di halaman kantor Setda dan berjanji akan mengkaji dan mempelajari lebih dahulu tuntutan BPD, Sugianto segera menyampaikan hal tersebut kepada Bupati Barito Utara H Nadalsyah.
Sugianto berbicara secara tertutup dengan Ketua Abpednas Cabang Barito Utara dan Korlap unjuk rasa BPD. “Kita beri waktu 10 hari kepada pemerintah untuk membuat keputusan, ” kata Korlap Supriono.
Butuh waktu 10 hari, sambung Supriono, lantaran Sekda sebagai ketua tim anggaran dan Bupati selaku penentu keputusan sedang berada di luar daerah. “Kita harap teman-teman bersabar. Nanti ada jawaban secara tertulis. Saya dan ketua Abpednas akan, bertemu lagi dengan pimpinan daerah,” ujar dia lagi.
(*/ris/mhe/freelance/red).
