LINTASKALIMANTAN.CO || Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Kawal Tambang Pulau Laut mendatangi gedung DPRD Kotabaru, Senin 31 Okteber 2022.
Mereka kembali mempertanyakan kejelasan penggunaan dana kompensasi senilai Rp 700 miliar.
Para demonstran mempertanyakan keseriusan para wakil rakyat dalam mengawal kompensasi tambang pulau laut. Aksi mereka di lapangan di sambut ketua DPRD Kotabaru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun ada yang mengejutkan keluar dari mulut Ketua DPRD Kotabaru saat hearing bersama sejumlah aliansi kawal tambang pulau laut berkenaan dengan Kompensasi tambang senilai Rp 700 Miliyar tersebut.
Ketua DPRD Syairi Mukhlis justru memutuskan untuk mundur dari bagian tim percepatan realisasi dana Kompensasi sebesar Rp 700 Miliyar.
Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Syairi Mukhlis, karena dirinya menilai tak elok seorang wakil rakyat jika menjadi bagian dari Tim Percepatan Realisasi Dana Kompensasi sebesar Rp 700 miliar tersebut.
“Sebagai wakil rakyat, harus menjadi corong masyarakat, sesuai tupoksi lembaga kontroling kebijakan yang dibuat pemerintah daerah,” ucapnya Syairi, Senin di Kotabaru.
Di akui olehnya, jika tidak keluar dari tim kompensasi tersebut, maka akan melemahkan fungsi di DPRD baik pengawasan atau terkait kontroling.
“Itu semua saya lakukan agar di DPRD Kotabaru itu betul-betul melakukan pengawasan secara komprehensif dalam kegiatan tersebut termasuk program kompensasi yang Rp 700 Miliyar itu,” pungkasnya.(*/rls/duk/red).
