LINTAS KALIMANTAN | PJ Bupati Pulang Hj Nunu Andriani menghadiri langsung Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemerintahan Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu se kabupaten Pulang Pisau tahun 2023, yang bertempat di aula Bapperida Kabupaten Pulang Pisau, Rabu 6 Desember 2023.
Kegiatan ini secara umum bertujuan untuk memadukan dan mendapatkan kesamaan cara pandang bagi kita semua yang hadir dalam upaya mendorong tercapainya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk terwujudnya kabupaten pulang pisau yang maju dan menjadi pintu gerbang perekonomian kalimantan tengah bagian
timur yang berwawasan lingkungan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Assiten Setda, Unsur Forkopimda, Kepala SOPD, Camat se kabupaten pulang pisau, kepala se kabupaten pulang, P3MD, serta, Ketua TP-PKK se kabupaten pulang pisau.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
PJ Bupati menyampaikan, “seperti yang termuat dalam uu no.6 tahun 2014 bahwa pembangunan desa merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan publik, hingga memperkuat partisipasi masyarakat dan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola pembangunan desa. kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan dana desa adalah langkah nyata dalam rangka mendorong kemajuan dan penguatan ekonomi untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Desa merupakan ujung tombak terdepan dalam mendorong perekonomian kerakyatan, ikut serta dalam menghadapi risiko krisis pangan dan energi serta memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin di desa.
Saat ini prioritas utama negara republik indonesia adalah mengatasi kemiskinan ekstrem, maka anggaran dana desa tahun 2024 akan diarahkan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di indonesia sebagaimana instruksi presiden (inpres) nomor 4 tahun 2022, terdapat tiga strategi utama untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui program bantuan sosial (bansos), jaminan sosial (jamsos), subsidi, kebijakan stabilitas harga, dan program lainnya. kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat dengan optimalisasi program padat karya tunai desa (pktd). ketiga, menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan, di antaranya melalui pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, serta infrastruktur sanitasi air minum layak.
Selain mengentaskan kemiskinan ekstrem, kebijakan penggunaan dana desa juga diarahkan untuk percepatan penurunan stunting di desa. percepatan tersebut dilakukan dengan beberapa langkah. pertama, tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa, dukungan dana desa tahun 2024 juga diarahkan bagi ketahanan pangan dalam skala desa, hal ini dilakukan dengan program ketahanan pangan dan hewani melalui sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan tangkap serta budi daya. selain mengakhiri kelaparan, ketahanan pangan dimaksudkan untuk mencapai penguatan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.
Lanjutnya, perlu diketahui pemerintah pusat menargetkan dalam penurunan stunting adalah 14 % (empat belas persen) pada tahun 2024 yang dituangkan dalam peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. waktu kita sangat terbatas untuk mencapai target, hanya tinggal satu tahun ke depan saya minta kita tidak terlena dan berpuas diri dengan kinerja capaian selama ini, pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa harus terus berupaya keras agar target ini tercapai dengan cara meningkatkan kinerja percepatan penurunan stunting seluruh di kabupaten pulang pisau khususnya pada desa-desa lokus, karena tanpa akselerasi optimal, target ini akan sulit tercapai.
Untuk itu diminta kepada kita semua yang hadir untuk bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja kolaboratif dalam percepatan penurunan angka stunting serendah mungkin. untuk mencapai target tersebut dapat dilakukan dua intervensi holistik yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif. intervensi spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) dan kepada ibu sebelum dan di masa kehamilan, sedangkan intervensi sensitif dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan merupakan kerja sama lintas sektor. peran aktif, sinergi, dan kolaborasi seluruh pihak adalah kunci dalam upaya mengatasi masalah gizi. penuntasan persoalan gizi, termasuk stunting, tidak sekadar perkara menurunkan prevalensi, tetapi merupakan tugas kemanusiaan berkelanjutan, sekaligus penentu kualitas kehidupan bangsa ke depan.
Posyandu merupakan wadah koordinasi pengelolaan program pembinaan dari unsur pemerintah dan melibatkan peran serta masyarakat. karena salah satu tupoksi pokjanal posyandu adalah menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan posyandu dan menindaklanjuti sesuai dengan permasalahan yang ada, posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang sudah menjadi milik masyarakat serta menyatu dalam kehidupan dan budaya masyarakat. meskipun dalam satu dasa warsa terakhir ini terjadi perubahan tatanan kepemerintahan di indonesia, tetapi posyandu masih tetap ada di tengah-tengah masyarakat kita, keberadaan posyandu sangat diperlukan dalam mendekatkan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat, utamanya terkait dengan upaya peningkatan status gizi masyarakat serta upaya kesehatan ibu
dan anak.
Posyandu juga menjadi salah satu lembaga kemasyarakatan yang memiliki potensi untuk dikembangakan sebagai wadah yang sangat strategis dalam menyampaikan berbagai program dan kegiatan, karena tujuan dan sasarannya bersentuhan langsung dengan masyarakat. hal ini perlu terus didorong dan difasilitasi pemerintah daerah untuk dijadikan pengembangan posyandu dalam perspektif lembaga kemasyarakatan yang mampu menyediakan dan memberikan berbagai layanan dan pelayanan masyarakat secara terpadu, dengan tidak mengesampingkan pelaksanaan posyandu konvensional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh pokjanal posyandu, oleh sebab itu, semua pihak perlu mendukung operasionalisasi posyandu yang berperan sebagai tempat berintegrasinya keswadayaan masyarakat dalam kegiatan peningkatan tumbuh kembang bayi dan balita, agar pada saatnya nanti mereka dapat menjadi tunas-tunas bangsa yang berkualitas. posyandu juga diharapkan dapat menjadi wahana pemeliharaan kesehatan dasar dari para ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur.
Saya ingatkan kembali bilamana semua pihak menyadari, bahwa upaya peningkatan peran dan fungsi posyandu itu bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah saja.
Dalam hal ini, saya mengharapkan agar segenap jajaran pemerintah daerah terutama dinas/instansi teknis yang terkait dengan pengelolaan posyandu, senantiasa mendayagunakan fungsi kelompok kerja operasional (pokjanal) posyandu disetiap jenjang, sehingga pembinaan posyandu dapat terlaksana secara proposional. selanjutnya kembangkanlah jaringan kemitraan dengan berbagai pihak, untuk bersama-sama mendukung berbagai kegiatan posyandu. semoga pengelolaan dan pembinaan terhadap posyandu dapat berlangsung optimal, sehingga upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, dapat diwujudkan bersama.
progres pembangunan desa yang baik tentunya akan menghasilkan desa- desa berprestasi, hal ini ditandai dengan majunya desa dalam juara lomba desa dan juara lomba posyandu yang telah kita raih di tingkat provinsi kalimantan tengah yang tidak saja baik dalam pemerintahan desanya, namun juga mampu mempertimbangkan potensi desa dengan efektif dan inovatif serta melibatkan peran serta masyarakatnya dalam proses pembangunan,” tutupnya.
(*/rls/spr/red)
