Pj Sekda Barito Utara Drs Jufriansyah bersama asisten sekda, kadis Sosial PMD, Kadis KPP dan perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Kalteng usai meninjau Gerakan pangan Murah (GPM) di halaman Dinas KPP setempat, Kamis
LINTAS KALIMANTAN || Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Barito Utara Drs Jufriansyah mengatakan dari jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara (163,243 menurut data statistik tahun 2023) sekitar 1,6 persen masyarakatnya terindikasi masyarakat miskin exkstrim.
Hal tersebut disampaikan Jufriansyah pada acara pembukaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dihalaman Dinas KPP Barito Utara Muara Teweh, Kamis (30/11/2023).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kegiatan GPM tersebut dihadiri perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Tengah, Asisten I dan II Sekda, Kepala Dinas Sosial PMD, Kepala Dinas KPP Barito Utara, Kadis Pertanian, Kepala Inspektorat serta undangan lainnya.
“Pemerintah Kabupaten Barito Utara sangat mengapresiasi dengan diadakannya gerakan pangan murah yang merupakan prioritas progam pembangunan nasional. Yang mana ada namanya gerakan pangan murah,” kata Jufriansyah.
Dikatakannya, beberapa tahun lalu sudah diumumkan oleh pemerintah Kabupaten Barito Utara, sesuai dengan mandat pemerintah pusat harus melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan inflasi dan pengentasan kemiskinan.
Jufri juga mengatakan, di tahun 2023 dan seterusnya Pemerintah Kabupaten Barito Utara akan terus tetap akan melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung program nasional.
“Kalau ekstrim itukan sudah luar biasa, ditempat kita ini ada keluarga yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya,” ungkapnya.
Selain itu juga kata Pj Sekda Jufriansyah, kegiatan ini selain menekan inflasi dan menurunkan angka kemiskinan ada juga hubungannya dengan stunting.
“Karena ini hubungannya ke stunting, ada masyarakat atau anak-anak muda yang beresiko dengan tidak terpenuhinya pangan, gizi yang baik,” kata Jufri.
Lebih lanjut Pj Sekda mengatakan, ada leading sektor yang akan melaksanakan program tersebut disamping Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan juga ada Dinsos PMD, Dinas Nakertrankop UKM yang memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk bisa siap pakai di lapangan dan Dinas Perindaksar sebagai pasar penyeimbang.
“Untuk Disperindaksar sifatnya khusus paket dengan harga yang lebih murah kepada masyarakat, sedangkan Ketahanan pangan adalah komoditi yang diperlukan oleh masyarakat,” pungkasnya. (*/rls/rif-ang).
