LINTAS KALIMANTAN || Dinas Ketahan Pangan dan Perikanan Kabupaten Barito Utara (DKPP Barut) melaksanakan rapat koordinasi Validasi Data Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security And Vulnerability Atlass – FSVA) Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 di aula Dinas Ketahanan Pangan, Selasa (14/11/2023).
“Saya menganggap kegiatan ini sangat penting dalam rangka menyamakan persepsi dan melakukan validasi data indikator untuk digunakan dalam analisa FSVA sebagai bagian dari kegiatan penyusunan Peta FSVA,” kata Kadis KPP Barito Utara H Siswandoyo, dalam kegiatan raapat tersebut.
Dikatakannya UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yang selanjutnya kata Siswandoyo dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan serta gizi di masyarakat.
Dijelaskan Siswandoyo, informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan sangat penting untuk memberikan masukan bagi para pembuat keputusan dalam rangka penyusunan kebijakan dan program, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.
Sehingga kata dia kebijakan dan program yang telah disusun dapat lebih memprioritaskan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang lebih tinggi sebagai salah satu instrument untuk mengelola krisis pangan dan gizi, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Badan Pangan Nasional (NFA) menyediakan dukungan dalam menyusun instrumen monitoring ketahanan pangan yang dikenal dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas–FSVA).
“FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis mengenai status ketahanan dan kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat wilayah sehingga dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah desa yang di analisa,” kata Kadis KPP Barito Utara, H Siswandoyo. (*/rls/rif-ang).
