Ketua DPRD : Sesuai Amanat UU Pemkab Diberikan Kewenangan Kelola Keuangan Daerah

- Reporter

Sabtu, 15 Juli 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTAS KALIMANTAN | Dalam UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah daerah diharuskan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Penetapan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah selaras dengan kebijakan fiskal nasional, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta tidak menghambat ekosistem investasi dan kemudahan berusaha.

Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj Mery Rukaini mengatakan UU nomor 1 tahun 2022 tersebut dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini

“Termasuk mengurus penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” kata Ketua DPRD Hj Mery Rukaini disela-sela menghadiri kegiatan uji publik (Raperda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di aula BappedaLitbang Muara Teweh, Rabu 12 Juli 2023 lalu.

Dirinya juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkab barito Utara terkhusus pengelola pajak daerah dan retribusi daerah atas kerjasama dan kerja kerasnya dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini.

Menurut Ketua DPRD, untuk meningkatkan PAD, perlu dilakukan perluasan obyek pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan memperhatikan potensi daerah yang ada di kabupaten Barito Utara.

Lebih lanjut Ketua DPRD kegiatan uji publik ini merupakan salah satu proses lanjutan dalam penyusunan peraturan daerah. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi, data, saran dan masukan baik dari masyarakat, stakeholders, perangkat daerah serta jaminan partisipasi publik dalam rangka pembentukan produk hukum daerah.

Melalui penyusunan rancangan peraturan daerah ini diharapkan dapat dikaji kembali potensi obyek pajak dan retribusi daerah lebih dalam, sehingga dapat meningkatkan PAD di Kabupaten Barito Utara. (*/rls/rif-ang/red).

Berita Lainnya

Sebanyak 42 Peserta Putra Putri Pariwisata Ikuti Pembekalan dan Pemberian Materi
Secara Aklamasi, Patih Herman AB Terpilih Pimpin PBVSI Periode 2024-2028
TMMD ke 119 di Wilayah Kodim 1013 Mtw Mendapat Kunjungan Langsung dari Tim Wasev
Sebanyak 190 Peserta Ikuti Tahapan Seleksi Calon Paskibraka tahun 2024
Kadis Budparopra Barito Utara Buka Secara Langsung Muskab PBVSI tahun 2024
Ketua KONI Barito Utara : PBVSI Sudah Melaksanakan dan Menjalankan Organisasi dengan Baik
PBVSI Kabupaten Barito Utara Gelar Muskab tahun 2024
Pj Bupati Barito Utara Terima Audiensi UMPR Berkaitan dengan Kerjasama Bersama BKPSDM
Berita ini 60 kali dibaca

Berita Lainnya

Sabtu, 9 Maret 2024 - 12:49 WIB

Sebanyak 42 Peserta Putra Putri Pariwisata Ikuti Pembekalan dan Pemberian Materi

Kamis, 7 Maret 2024 - 12:47 WIB

Secara Aklamasi, Patih Herman AB Terpilih Pimpin PBVSI Periode 2024-2028

Kamis, 7 Maret 2024 - 12:45 WIB

TMMD ke 119 di Wilayah Kodim 1013 Mtw Mendapat Kunjungan Langsung dari Tim Wasev

Kamis, 7 Maret 2024 - 12:43 WIB

Sebanyak 190 Peserta Ikuti Tahapan Seleksi Calon Paskibraka tahun 2024

Kamis, 7 Maret 2024 - 12:41 WIB

Kadis Budparopra Barito Utara Buka Secara Langsung Muskab PBVSI tahun 2024

Kamis, 7 Maret 2024 - 12:39 WIB

Ketua KONI Barito Utara : PBVSI Sudah Melaksanakan dan Menjalankan Organisasi dengan Baik

Kamis, 7 Maret 2024 - 12:37 WIB

PBVSI Kabupaten Barito Utara Gelar Muskab tahun 2024

Rabu, 6 Maret 2024 - 12:32 WIB

Pj Bupati Barito Utara Terima Audiensi UMPR Berkaitan dengan Kerjasama Bersama BKPSDM

Berita Terbaru

LINTAS BERITA

Wisatawan Tumplek Blek di Goa Lowo Tegal Rejo

Senin, 15 Apr 2024 - 07:06 WIB

You cannot copy content of this page