LINTAS KALIMANTAN – KALTENG -| Kepala Desa Sungai Pasir Ahmad Humaidi menanggapi terkait dana Bumdes yang diserahkan ke pihaknya bukan seperti itu. Dana itu tetap ada di rekening Bumdes namun saat ini buku rekeningnya pun hilang.
“Sebelumnya BPD ada kesini, kami sudah ke PMD juga terkait masalah Bumdes itu akan difasilitasi BPD dalam musyawarah. Terkait dana Bumdes bukan diserahkan seperti itu ke pemerintah desa. Akan tetapi dana itu tetap ada di bendahara Bumdes.
Lanjutnya, Karena Bumdes itu vakum dan bendahara merasa tidak masa dalam kepengurusan lagi. Maka minta simpankan buku rekening ke pihak kami.
“Tapi informasi dari pengurus Bumdes buku rekening itu hilang. Makanya kami sarankan ke Bendahara Bumdes terkait hilangnya buku rekening segera diurus. Dan juga dana – dana yang ada itu dimasukkan dalam rekening sebelum dilaksanakan musdes,” ungkapnya.
Ahmad Humaidi menepis terkait pembiaran usaha Bumdes yang mengambil bbm di SPBU. Karena waktu itu dirinya belum menjabat Kades
“Pengangkatan Pengurus Bumdes ini bukan masa ke Pemimpinan kami. Saya menjabat pertengahan tahun 2019. Sedangkan Bumdes ini berdiri masa Penjabat Kades pada tahun 2018. Jadi dalam SK tidak ada dituliskan pembina dan penasehat. Terkait usaha pengecer pertalite dan pertamax ada dalam NIB juga usaha dibidang lainnya. Yang mana penentuan untuk usaha ini dilakukan melalui musdes,” jelasnya.
Kades Sungai Pasir menanggapi terkait vakumnya usaha Bumdes ini karena masa pandemi Covid -19.
“Vakumnya Bumdes dari tahun 2020 hingga tahun 2023 terkendala pandemi Covid – 19” kata Ahmad Humaidi, di Kantor Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Senin 27 Maret 2023.
Menurut Kades modal usaha Bumdes yang diberikan tahap kedua senilai Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) masih belum bergerak. Modal yang berputar itu tahap pertama Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta).
“Untuk modal Rp.200.000.000 ini masih ada dalam bentuk laporan kegiatan usaha,” kata Ahmad Humaidi.
Ahmad Humaidi ungkapkan bahwa dalam waktu dekat ini akan melakukan musdes terkait laporan pertanggungjawaban dan pembentukan pengurus Bumdes. Sebelumnya dulu pernah semua pengurus Bumdes se – Kecamatan Pantai Lunci ketemu di Kecamatan bersama BPK dan mmbawa laporan.
“Nanti akan dilakukan Musyawarah Desa yang difasilitasi BPD untuk laporan pertanggungan jawaban pengurus Bumdes dan membentuk pengurus baru. Terkait kalau ada temuan, Inspektorat lah yang menindak lanjuti nanti,” pungkasnya. (*/rls/rhd/red)
