LINTAS KALIMANTAN – KALSEL || Tingginya inflasi di Kabupaten Kotabaru jadi perhatian serius kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru tak terkecuali Ketua Komisi I DPRD Kotabaru, Gewsima Mega Putra.
Menurutnya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus segera mengambil langkah cepat dan tepat. Karena hasil koordinasi Komisi I ke Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalimantan Selatan memberikan lampu hijau.
“Bakeuda memberikan saran dan pendapat menangani inflasi, salah satunya dengan cara penggunaan dana BTT (Belanja Tidak Terduga) karena bersifat urgensi dalam penanggulangan inflasi,” kata putra sebutan akrabnya, Rabu, (8/2/23)
Selain saran dan masukan dari beberapa warga yang mendapatkan pasar murah yang beberapa lalu dilaksanakan di Pasar Limbur Raya Kotabaru, dirinya memganggap justru kurang tepat.
“Operasi pasar dianggap sangat kurang tepat sasaran karena pembeli dari operasi murah tersebut adalah pedagang dari pasar sekitar juga,” tegasnya.
Mungkin jelas Putra, nanti target dan sasarannya lebih dipastikan lagi siapa sebenarnya yang memiliki dampak terhadap inflasi.
“Kabupaten Kotabaru ini memiliki wilayah cukup luas yang terdiri dari 22 kecamatan. Tentu diharapkan kegiatan pasar murah ini bisa merata pelaksanaannya,” jelas Putra.
Sementara diketahui, angka inflasi Kotabaru sempat berada di angka 8,65 persen.
“Angka ini tertinggi dari seluruh kabupaten di Indonesia. Dan belum ada perubahan angka tersebut. ” singgungnya.
Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) masih belum merilis data terakhir.
“Karena yang punya data terakhir itu BPS,” pungkasnya. (*/rls/duk/red).
