Tim UMPR Gelar Focus Group Discussion (GFD), Mariaty: Syarat Penyusunan Naskah Akademik Ranperda MHA Barsel!

- Reporter

Jumat, 11 November 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: FGD Penyususnan Naskah Akademik Ranperda Masyarakat Hukum Adat (MHA) Barsel Oleh Tim UMPR di Buntok. Rabu (9/11/22)

Foto: FGD Penyususnan Naskah Akademik Ranperda Masyarakat Hukum Adat (MHA) Barsel Oleh Tim UMPR di Buntok. Rabu (9/11/22)

LINTASKALIMANTAN.CO ||  Sebagai syarat penyusunan naskah akademik Ranperda tentang perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Barito Selatan (Barsel). Tim Penyusun dari Fakultas Pertanian dan Kehutanan (Fapertahut) Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) menggelar Focus Group Discussion (FGD).

Kegiatan bersama Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) wilayah Kalimantan dan Universitas Muhammadiyah, sebagai pelaksana teknis penyusun dokumen, tampak dihadiri para Damang Kepala Adat (DKA) se-Barsel, para Mantir Adat dan perwakilan masyarakat adat setempat. Berlangsung di salah satu cafe di kota Buntok, Rabu (09/11/22).

Landasan pelaksanaan penyusunan naskah akademik Ranperda MHA Barsel itu sendiri, didasarkan pada Nota Kesepahaman Bersama (MoU), antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Barsel. Nomor: 120.23/1877/V.3.5/2022.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Tim Penyusun naskah akademik, Mariaty dari Fakultas Pertanian dan Kehutanan (Fapertahut), Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) menurut dia, sejatinya untuk menggali informasi lengkap terkait masyarakat hukum adat di Barsel, yang mana kegiatan tersebut dibiayai oleh Dinas kehutanan melalui dana bagi hasil-dana reboisasi (DBH-DR).

“FGD sebagai syarat penyusunan naskah akademik Ranperda. Selain itu, sebagai upaya kita mengimplementasikan Permendagri 52 tahun 2014 tentang tata cara pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat,” kata dosen perempuan berhijab itu.

Ia menjelaskan,  saat ini di Kalteng  baru ada 3 (tiga) kabupaten yang sudah melakukan indentifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat diwilayahnya. Namun terkendala masalah perda-nya yang masih berproses.

“Padahal semua kabupaten/kota sudah membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat yang diketuai oleh sekertaris Daerah (Sekda) termasuk di Barito Selatan. Namun masih terkendala operasional,” tandas Mariaty.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalteng, sebutnya sudah berupaya memfasilitasi melalui dinas kehutanan, guna percepatan pengakuan masyarakat hukum adat, termasuk dari segi pendanaannya.

“Tentunya kita bersama berharap agar program pemprov ini bisa berjalan baik dan didukung penuh oleh pemerintah daerah di setiap kabupaten/kota,” pungkas Mariaty.

Sementara itu, anggota panitia MHA Provinsi Kalteng, Simpun Sampurna menjelaskan bahwa, didalam UUD 1945 pasal 18B ayat(2) dinyatakan, negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional, sepanjang masih hidup sesuai perkembangan zaman dan berdasarkan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang telah diatur di dalam undang-undang.

Selain itu, sebut dia bahwa di sejumlah undang-undang sektoral dan peraturan lain, sudah dibunyikan tentang pengakuan masyarakat adat agar mendapat pengakuan dan perlindungan secara legal. Dan ini dimulai dari pemerintah daerah.

“Jadi ini merupakan landasan konstitusional yang kuat dan jelas, agar masyarakat adat memiliki legal standing/legalitas yang diakui oleh negara khususnya di Kalimantan Tengah,” kata Simpun. (*red/lk)

Berita Lainnya

Ketua PHRI Kalteng Suriansyah Halim, Mengucapan Selamat HUT LSR-LPMT yang Ke 12
Masih Momen Hari Jadi Kotabaru ke 74, Ratusan Peserta Ikut Semarakan Fun Bike
UKIR SEJARAH..!! Anak Sopir Truck Dari Wilayah Terpencil Kotabaru Lolos Paskibraka Tingkat Nasional
Warga Kelumpang Tengah Temukan Bayi Dalam Ember, Ternyata Pelakunya Masih Berstatus Pelajar
Pemda Kotabaru dan BPKP Kalsel Tandatangani Komitmen Bersama untuk Peningkatan Akuntabilitas
Kodim 1011/Klk Ikuti Donor Darah HUT Bhayangkara Ke 78 Polres Kapuas
Siaga Karhutla, Dandim 1016/Plk Diwakili Danramil 1016-01/Pahandut, Hadiri Apel Gelar Peralatan Bencana Karhutla dan  Penandatanganan MOU BPBD Kota Palangka Raya dan BPBD Kab. Pulang Pisau
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Lainnya

Senin, 24 Juni 2024 - 20:22 WIB

Ketua PHRI Kalteng Suriansyah Halim, Mengucapan Selamat HUT LSR-LPMT yang Ke 12

Senin, 24 Juni 2024 - 14:38 WIB

Senin, 24 Juni 2024 - 05:45 WIB

Masih Momen Hari Jadi Kotabaru ke 74, Ratusan Peserta Ikut Semarakan Fun Bike

Minggu, 23 Juni 2024 - 05:52 WIB

UKIR SEJARAH..!! Anak Sopir Truck Dari Wilayah Terpencil Kotabaru Lolos Paskibraka Tingkat Nasional

Sabtu, 22 Juni 2024 - 11:39 WIB

Warga Kelumpang Tengah Temukan Bayi Dalam Ember, Ternyata Pelakunya Masih Berstatus Pelajar

Sabtu, 22 Juni 2024 - 06:58 WIB

Pemda Kotabaru dan BPKP Kalsel Tandatangani Komitmen Bersama untuk Peningkatan Akuntabilitas

Kamis, 20 Juni 2024 - 16:38 WIB

Kodim 1011/Klk Ikuti Donor Darah HUT Bhayangkara Ke 78 Polres Kapuas

Kamis, 20 Juni 2024 - 13:18 WIB

Siaga Karhutla, Dandim 1016/Plk Diwakili Danramil 1016-01/Pahandut, Hadiri Apel Gelar Peralatan Bencana Karhutla dan  Penandatanganan MOU BPBD Kota Palangka Raya dan BPBD Kab. Pulang Pisau

Berita Terbaru

LINTAS BERITA

Senin, 24 Jun 2024 - 14:38 WIB