LINTASKALIMANTAN.CO || Hampir semua kalangan DPRD Kotabaru menyoroti persoalan banjir yang melanda di ibukota kabupaten Kotabaru beberapa waktu lalu.
Pasalnya, mereka sependapat bahwa, kemungkinan besar banjir itu terjadi akibat buruknya drainase. Volume saluran air tak dapat menampung debit air. Sehingga air tak mengalir dengan baik dan meluap ke jalan.
Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kotabaru Gewsima Mega Putra, dirinya menyoroti buruknya saluran air yang ditengarai menjadi penyebab utama luasnya sebaran banjir di wilayah Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kemungkinan ini drainasenya buruk. Jadi tak dapat menampung debit air. Sementara curah hujannya cukup besar,” kata dia di Kotabaru sabtu 30 Juli 2022.
Menurutnya juga, hasil peninjauan ke lapangan penyebab utama banjir tak kunjung selesai karena saluran air yang tidak profesional.
“Perhatikan saja drainase di wilayah Pulaulau Utara, mulai dari kantor Capil sampai jalan veteran, belum lagi drainase di perumahan,” terang putra.
Selain program normaliasi sungai di wilayah Pulaulaut Utara tidak pernah dilakukan dalam beberapa tahun, mengakibatkan pendangkalan sungai.
Mulai dari aliran sungai di kawasan Misaja, Gor Bamega, Sungaitaib, Baharu hingga sungai Kuin. Selain itu sungai di kawasan Bakti yang beralih fungsi.
Sementara sambung Putra, tidak pernah dilakukan penertiban sebagai implementasi penegakan Peraturan Daerah (Perda) khususnya bangunan di pinggir dan badan sungai. Membuat sungai tertutup dengan bangunan.
“Dan yang pasti kesadaran kita tidak membuang sampah sembarangan itu merupakan hal yang sangat penting,” terangnya.
Upaya menanggulangi bencana banjir diperlukan perencanaan yang sistematis. Sebab diketahui Kotabaru merupakan daerah nomor dua se-Kalimantan Selatan terkait permasalahan bencana banjir berdasar data BPBD Provinsi.
“Pemerintah provinsi menyarakan adanya penelitian tentang kebencanaan di wilayah Kabupaten Kotabaru, mengingat Kotabaru sebagai penyangkah IKN nantinya,” ucapnya
Untuk itu, APBD 2023 diharapkan program kerja pemerintah daerah dimasukanprogram penanggulangan bencana di wilayah Kotobaru.
“Sudah saatnya kita menunjukkan sikap mau bekerjasama, saling menunjukkan keterpaduan, baik lintas pemerintahan maupun sektoral untuk menghadapi banjir secara bersama-sama,” seru Putra.
Disamping itu, berbagai komponen harus memiliki tekad dan komitmen yang sama untuk menyelesaikan permasalahan banjir di daerah ini.(*/rls/duk/red).
