P21..!!! Korupsi Pungutan Pembuatan SPT, Tersangka Kades Dadahup di Limpahkan Ke JPU Kejari Kapuas Oleh Jaksa Penyidik Cabjari Palingkau

- Reporter

Selasa, 4 Januari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINTASKALIMANTAN.CO || Dalam waktu kurang dari 2 (dua) bulan terhitung sejak dikeluarkan surat perintah penyidikan atas nama tersangka GS pada tanggal 02 Desember 2021 akhirnya Jaksa Penyidik Cabjari Palingkau telah menuntaskan penyidikan kasus tipikor pungutan desa dalam pembuatan SPT di Pemerintah Desa Dadahup sejak tahun 2018 s.d 2021 tersebut.

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau, Amir Giri Muryawan, SH., MH selaku Jaksa Penyidik membenarkan, pada hari ini Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 14.00 Wib telah dilakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap-II) kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut menindaklanjuti surat pemberitahuan penyidikan telah lengkap (P-21) dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2021.

Jadi untuk selanjutnya sudah masuk ke tahap penuntutan dan tanggung jawabnya beralih kepada Jaksa Penuntut Umum, artinya pekerjaan Jaksa Penyidik telah selesai.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap-II) tersebut dilaksanakan di Rutan Klas IIB Kuala Kapuas. Dikarenakan masih situasi pandemi covid-19 seperti ini, kami tidak mungkin mengeluarkan tahanan, jadi cukup dilakukan pemeriksaan di Rutan saja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Tersangka GS juga telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya (pengacara) yang telah di tunjuk oleh tersangka sendiri.

Selanjutnya tersangka dilakukan penahanan rutan oleh Jaksa Penuntut Umum selama 20 (dua puluh) hari kedepan terhitung sejak hari ini.

Dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari tersebut Jaksa Penuntut Umum diharapkan dapat segera melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Palangakaraya supaya segera disidangkan perkaranya.

Tersangka GS selaku Kepala Desa Dadahup, diduga melakukan tindak pidana korupsi pungutan desa dalam pembuatan Surat Pernyataan Tanah (SPT) di Pemerintah Desa Dadahup Kec. Dadahup Kab. Kapuas sejak tahun 2018 s.d 2021 sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e atau Pasal 11 UURI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejak tahun 2018 s.d 2021 tersangka diduga telah menerima pungutan desa sebesar Rp. 253.500.000 (dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Ditanya mengenai bagaimana modus tersangka selaku Kepala Desa bisa melakukan perbuatannya, Amir Giri Muryawan, SH., MH mengatakan bahwa modusnya ada menarik keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum yaitu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa yang tidak sah dab menetapkan sendiri besaran pungutan tersebut tanpa melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian perdes tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan pungutan desa dalam pembuatan Surat Pernyataan Tanah (SPT) di Pemerintah Desa Dadahup Kec. Dadahup Kab. Kapuas sejak tahun 2018 s.d 2021.

Jadi dengan adanya perkara ini, saya berpesan kepada seluruh para Kepala Desa khususnya di Kab. Kapuas bahwa peraturan desa adalah hak semua desa, karena Undang-Undang memberikan hak untuk itu. Namun dalam rangka mekanisme penyusunan dan rancangan Perdes tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Aturan yang harus dipedomani dalam membuat peraturan desa adalah Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Peraturan Daerah Kab. Kapuas Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa. Jadi dasar aturan tersebut yang wajib dijadikan pedoman bagi seluruh Kepala Desa dan BPD dalam membuat Peraturan Desa.

Kemudian dalam hal membuat peraturan desa tentang pungutan desa, para Kepala Desa wajib mempedomani Permendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (*/rls/hms/red)

Berita Lainnya

SUBHANALLAH..!! Ribuan Jamaah Haul Terus Padati Kediaman Tuan Guru Pantai
Jadi Ajang Bangun Kebersamaan, Warga Kelumpang Selatan Bangun Sejumlah Posko Jelang Haul Datu Kalampayan di Desa Pantai
Bhabinsa Sebamban Baru Lakukan Pendampingan Pelayanan Posyandu di Desa Sebamban Baru
Setelah Libur Lebaran Berakhir, Pj. Bupati Budi Santosa Tinjau Pelayanan Publiknya
Haul Datu Kalampayan Kembali Akan di Gelar di Kediaman Guru Pantai, Pria Asal Tanbu ini Takjub Melihat Warga Pantai Ketika Menyambut Tamu
Wisatawan Tumplek Blek di Goa Lowo Tegal Rejo
Launching Mukhtarudin (MTR) Productions di Pantai Kubu Kobar Kalimantan Tengah
Wisata Andalan di Pantai Teluk Tamiang Kotabaru Tersedia Villa, Begini Cara Pesannya
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Lainnya

Sabtu, 20 April 2024 - 16:24 WIB

SUBHANALLAH..!! Ribuan Jamaah Haul Terus Padati Kediaman Tuan Guru Pantai

Jumat, 19 April 2024 - 13:13 WIB

Jadi Ajang Bangun Kebersamaan, Warga Kelumpang Selatan Bangun Sejumlah Posko Jelang Haul Datu Kalampayan di Desa Pantai

Kamis, 18 April 2024 - 17:22 WIB

Bhabinsa Sebamban Baru Lakukan Pendampingan Pelayanan Posyandu di Desa Sebamban Baru

Rabu, 17 April 2024 - 20:02 WIB

Setelah Libur Lebaran Berakhir, Pj. Bupati Budi Santosa Tinjau Pelayanan Publiknya

Selasa, 16 April 2024 - 09:41 WIB

Haul Datu Kalampayan Kembali Akan di Gelar di Kediaman Guru Pantai, Pria Asal Tanbu ini Takjub Melihat Warga Pantai Ketika Menyambut Tamu

Senin, 15 April 2024 - 07:06 WIB

Wisatawan Tumplek Blek di Goa Lowo Tegal Rejo

Sabtu, 13 April 2024 - 21:31 WIB

Launching Mukhtarudin (MTR) Productions di Pantai Kubu Kobar Kalimantan Tengah

Kamis, 11 April 2024 - 19:06 WIB

Wisata Andalan di Pantai Teluk Tamiang Kotabaru Tersedia Villa, Begini Cara Pesannya

Berita Terbaru

LINTAS TNI

Ratusan Personil Kodim 0906/Kutai Kartanegara Ikuti Apel Gabungan

Minggu, 21 Apr 2024 - 05:56 WIB

You cannot copy content of this page