LINTASKALIMANTAN.CO || BANJARMASIN — Puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banjarmasin menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Senin (20/09).
Aksi mereka ini untuk menyuarakan isu ketidaktransparannya anggaran sebesar Rp10 miliar untuk penanganan Covid-19.
Dalam hal ini, mereka ingin bertemu langsung dengan Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK dan Kadinkes Kota Banjarmasin, Machli Riyadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Umum HMI Cabang Banjarmasin Nurdin Ardalepa, saat ditemui disela aksi, mengatakan berdasarkan beberapa kajian yang mereka lakukan.
Pertama masyarakat merasa terbatasi dengan adanya Puskesmas yang memprioritaskan domisili dan antusias masyarakat yang tinggi untuk mendapatkan vaksinasi tidak seimbang dengan ketersediaan vaksin.
“Selain itu, ditemui di lapangan ada beberapa masyarakat yang ditolak karena perbedaan wilayah Kartu Tanda Penduduk, itu termasuk sangat memprihatinkan,”ujarnya.
Bahkan, isu cashback pengadaan alat kesehatan pun mencuat yang mereka katakan diterima oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin untuk penanganan Pandemi.
“Karena kami mendapat informasi ada Cash Back 20 persen, satu minggu ini kami akan kaji, kami juga akan laporkan ke Kejaksaan.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Machli Riyadi langsung menemui massa untuk menjelasakan semua tuntutan tersebut.
Bahkan sempat terjadi adu data dan keduanya pun saling klaim data yang dimiliki adalah benar.
Machli saat itu, membantah jika puskesmas hanya memvaksin 40 orang, karena Kota Banjarmasin memiliki 26 puskesmas dan setiap 1 puskesmas ditargetkan minimal 100 orang di vaksin dalam sehari.
“Jadi dalam sehari bisa memvaksin 2.600 orang, itu khusus Puskesmas,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) telah menetapkan yang berwenang untuk melaksanakan vaksinasi tidak hanya Dinas Kesehatan, tetapi juga TNI dan Polri.
Selain itu, terkait jumlah vaksinasi di Banjarmasin, Machli memgaku pihaknya sudah mencapai 43,60 persen, namun secara keseluruhan sudah lebih dari pada itu.
Sementara jumlah vaksinasi terhadap pelayan publik yang telah divaksin pihaknya memiliki target 60.691 dan sampai saat ini pencapaiannya sudah melebihi yaitu 97.241 atau 161,22 persen.
“Terkait anggaran bukan pihak Dinas Kesehatan yang menjawab melainkan Badan Keuangan Daerah,” ucap Machli
“Tugas Dinas Kesehatan hanya 3T, Tracking, Tracing dan Treatmen, serta mengobati orang sakit,” jelasnya.
Sementaravadanya isu pembelian alat kesehatan dengan cashback 20 persen, ia juga membantahnya dengan tegas, bahwa isu tersebut tidak benar adanya.
Di samping itu, saat disinggung oleh massa aksi soal audiensi pada 30 Agustus lalu, Machli mengelak dan beralasan soal kesibukannya. (*/tim)
Sumber : Rilis
Editor : Anung
